Berkaca Kasus Nurhayati, Polri Diminta Tak Main-main Tegakkan Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menilai, kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak boleh main-main dalam menegakkan hukum yang berkeadilan.

Hal tersebut ia sampaikan untuk merespons alasan kepolisian yang mengaku tidak sengaja menetapkan Nurhayati, seorang pelapor kasus korupsi, sebagai tersangka.

"Kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang terkait, adanya kasus Nurhayati adalah warning, jangan main-main dalam menegakkan hukum yang berkeadilan," kata Pangeran dalam keterangannya, Selasa (1/3/2022).

Dia berpandangan, alasan kepolisian yang mengungkapkan bahwa penetapan tersangka Nurhayati tidak sengaja, justru menjadi pertanyaan besar semua pihak.

Baca juga: Mengenal SKP2 dari Kejaksaan dalam Kasus Nurhayati

Pangeran menilai, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (Justice Collaborators, menjadi panduan awal yang jelas bagi penegak hukum.

"Mestinya ini memberikan panduan awal yang jelas bahwa termasuk pada tindakan pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, dan lain-lainnya wajib dilindungi," ujarnya.

Berikutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada dasarnya masyarakat dapat berperan membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Menurut Pangeran, peran serta masyarakat antara lain diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

"Dari hal tersebut, maka ketika Nurhayati melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, maka itu dapat dikategorikan sebagai whistleblower yang tentu ini  hak dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi," jelasnya.

Selanjutnya, terkait pencemaran nama baik, telah diatur dalam Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak bisa langsung diterapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e jo Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Di mana diatur bahwa dalam hal masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi, maka mereka mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang melibatkan LPSK juga tentunya," Pangeran menjelaskan.

Oleh karena itu, berkaca berbagai aturan hukum, Pangeran meminta agar ke depan tidak ada lagi kasus serupa Nurhayati yang melaporkan kasus korupsi, malah ditetapkan tersangka.

Baca juga: Kejagung: Jaksa Penuntut Tak Tahu Nurhayati Pelapor Kasus Korupsi

Menurut Politisi PAN itu, penetapan tersangka tanpa melihat aturan hukum yang jelas, dapat merugikan masyarakat dan citra lembaga penegak hukum.

Diberitakan sebelumnya, Nurhayati mengungkap dugaan penyelewengan anggaran desa lebih dari Rp 818 juta yang dilakukan Supriyadi. Ia melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu ke polisi.

Namun, selain menetapkan Supriyadi sebagai tersangka, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Cirebon Kota juga menetapkan Nurhayati sebagai tersangka pada akhir November 2021.