Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pegang Presidensi G20, RI Dinilai Punya Peran Kunci Bawa Rusia dan Ukraina ke Meja Perundingan

Kompas.com - 25/02/2022, 14:15 WIB
Mutia Fauzia,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia dinilai memiliki peran kunci dalam mendudukan Rusia dan Ukraina ke meja perundingan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kedua negara tersebut.

Seperti yang diketahui, saat ini Ukraina tengah berada dalam kondisi darurat nasional setelah Presiden Rusia Vladimir Putin memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus ke negara tersebut, Kamis (24/2/2022) kemarin.

Pakar hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Riza Noer Arfani menjelaskan, sebagai Presidensi G20, Indonesia bisa memanfaatkan forum tersebut lantaran perang Ukraina dan Rusia berisiko terhadap proses pemulihan dari pandemi.

Baca juga: Mengapa Rusia Menyerang Ukraina dan Apa yang Diincar Putin?

"Walau G20 ini forum ekonomi, keuangan, dan pembangunan, tapi melihat concern yang sangat utama pada stabilitas regional dan global, itu penting bagi Indonesia untuk mengutarakan kepemimpinan di G20 dengan menyerukan kedua belah pihak menghentikan langkah-langkah militer dan duduk di meja perundingan," kata Riza kepada Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Ia pun menjelaskan, sebenarnya tidak ada dampak langsung yang bisa dialami Indonesia akibat perang antara Rusia dan Ukraina.

Namun demikian, bila berkelanjutan akan berpengaruh terhadap perdagangan dan investasi di antara kedua negara.

Di sisi lain, saat ini kondisi dunia sedang berada dalam masa pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Konflik Rusia dan Ukraina bila berkepanjangan pun dinilai bisa menjadi titik awal perang dingin baru antara blok barat dan Amerika Serikat dengan Rusia.

"Dan Indonesia cukup tidak punya kepentingan, kita bukan negara dengan nuclear capability, sehingga seharusnya bisa memegang peran lebih dalam," jelas Riza.

Baca juga: G20 dan Isu-isu Pinggiran yang Diperjuangkan...

Di sisi lain, ia pun memaklumi pernyataan Presiden Joko Widodo melalui akun Twitter resminya yang hanya mengutarakan untuk menghentikan perang, tanpa memberi konteks peran yang dimaksud.

Pasalnya, Indonesia memiliki hubungan bilateral yang baik dengan Rusia dan Ukraina.

"Saya bisa memahami kesulitan karena dua negara ini negara sahabat kita, apalagi dalam konteks Rusia, kita memiliki hubungan yang cukup unik," jelas Riza.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com