Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dinilai Kontraproduktif dengan Semangat Reformasi

Kompas.com - 25/02/2022, 13:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, wacana memperpanjang masa jabatan presiden kontraproduktif dengan semangat reformasi.

"Gagasan perpanjangan ini kontraproduktif dengan semangat reformasi. Karena dalam reformasi itu, pasca reformasi ada amendemen konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (25/2/2022).

Ia mengingatkan, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amendemen sudah diatur bahwa presiden dapat menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Selain itu, UUD 1945 juga mengatur bahwa pemilihan umum diadakan setiap lima tahun sekali.

"Dari sisi konstitusi tidak ada potensi yang diberikan konstitusi untuk memperpanjang, jadi gagasan-gagasan untuk memperpanjang itu kontraproduktif dengan semangat reformasi," kata Arya.

Baca juga: Ketika Ketum PKB-Golkar Tampung Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden...

Selain itu, Arya menilai gagasan menunda pemilu tidak demokratis. Bukan hanya karena menyalahi kosntitusi, gagasan itu dinilai dapat membatasi orang untuk dipilih.

Ia menuturkan, dalam negara demokrasi terdapat doktrin soal pembatasan kekuasaan agar ada pergantian kepemimpinan nasional.

Dengan pembatasan itu, lanjut Arya, pejabat eksekutif nantinya tidak berpotensi membuat kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis.

"Kalau diperpanjang kan dia kuat, sehingga kalau dia kuat, dia berpotensi membuat kebijakan yang tidak demokratis, makanya dalam negara demokrasi ada doktrin soal pembatasan kekuatan," kata Arya.

Ia menambahkan, alasan penundaan pemilu demi menjaga stabilitas ekonomi juga tak dapat diterima, karena beberapa negara tetap menggelar pesta demokrasi pada 2020 lalu ketika diterpa pandemi dan krisis ekonommi.

Indonesia, kata Arya, juga tetap menggelar Pilkada 2020 meski sempat ditunda beberapa bulan, tetapi masih dilaksanakan pada tahun yang sama.

Baca juga: Khawatir Ganggu Stabilitas Ekonomi, Cak Imin Usul Pemilu 2024 Diundur

"Justru sekarang ekonomi kita sedang pulih, kita pernah minus, sekarang kita sudah bangkit, dan pilkada itu ditunda tahun 2020-nya, sekarang kita pemilunya masih 2 tahun, enggak masuk akal," ujar dia.

Seperti diketahui, isu perpanjangan masa jabatan kembali muncul setelah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengusulkan penundaan Pemilu 2024.

Usulan untuk menunda Pemilu 2024 disampaikan Muhaimin setelah menerima para pelaku UMKM, pengusaha dan para analis ekonomi dari berbagai Perbankan di ruang Delegasi DPR RI, Nusantara III, Jakarta, Rabu (23/2/2022).

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda dengan dalih perbaikan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Ia khawatir jika Pemilu tetap digelar 2024 maka akan mengganggu stabilitas ekonomi.

"Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu tahun 2024 itu ditunda satu atau dua tahun," kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu.

Baca juga: Nasdem Sebut Usul Cak Imin Tunda Pemilu Tak Sejalan dengan UUD 1945

Selain Cak Imin, wacana perpanjangan masa jabatan presiden juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.

Saat bertemu petani di Siak, Riau, Airlangga mengaku menerima aspirasi mereka yang ingin pemerintahan Presiden Jokowi berlanjut hingga tiga periode. Ia pun berjanji akan membicarakan persoalan tersebut dengan pimpinan partai politik lainnya.

Sementara Zulkifli setuju untuk mempertimbangkan pelaksanaan Pemilu 2024 diundur. Salah satu pertimbangannya yaitu situasi pandemi yang belum berakhir serta kondisi perekonomian yang belum stabil.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100 Ribu Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Pemerintah Sebut Sistem 'One Way', 'Contraflow' dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Pemerintah Sebut Sistem "One Way", "Contraflow" dan Ganjil-Genap Terus Disempurnakan

Nasional
2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

2 Pegawai Maskapai Swasta Ditangkap, Selundupkan Narkoba ke Kabin Pesawat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com