Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pujian Jusuf Kalla kepada Teknisi Sukabumi yang Bantu Proyek PLTA: Lulusan STM, Gaji Ratusan Juta

Kompas.com - 25/02/2022, 13:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) menceritakan kesulitan saat pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Salah satunya saat akan memasang turbin seberat 80 ton yang tidak boleh salah sedikit pun alias harus tepat dan presisi.

"Saya minta Wika enggak bisa. Sampai kita temukan tim tamatan sekolah teknik mesin (STM) (yang) pernah bekerja di luar negeri," ujar JK saat memberikan sambutan pada peresmian PLTA Poso Energy 515 MW dan PLTA Malea Energy 90 MW di Kabupaten Poso yang disiarkan secara daring pada Jumat (25/2/2022).

"Kita ajak ke sini untuk masang itu dengan presisi luar biasa, ijazah STM tapi gajinya ratusan juta karena kemampuannya presisi luar biasa. Kalau di luar orang Jepang, China, tapi kalau di kita orang Sukabumi, itu potensi kita luar biasa," tuturnya.

Baca juga: JK Sebut Jokowi Presiden Paling Serius Menyapa Rakyat

JK menambahkan, para teknisi yang terlibat dalam proses pembangunan PLTA tersebut semuanya merupakan warga negara Indonesia (WNI).

Untuk pendanaan pun, kata dia, juga dibantu oleh perbankan dalam negeri. Meski pada awalnya pihak perbankan tidak percaya jika proyek ini akan memberikan keuntungan.

Demikian pula pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dinilai JK, juga belum percaya bahwa orang Indonesia mampu membangun PLTA di lokasi bermedan sulit.

"Sampai PLN akhirnya percaya orang Indonesia bisa membuatnya dan bank percaya menguntungkan baru meluncur dana. Jadi harus tahan banting," tegas JK.

Selain persoalan kendala teknis dan dana, JK pun menceritakan soal lambatnya proses birokrasi PLN metika proses pembangunan PLTA.

Menurut dia, diperlukan waktu lebih dari lima tahun untuk negosiasi dan mengurus perizinan.

Baca juga: Cerita Jusuf Kalla Soal Birokrasi PLN yang Sangat Lambat Saat Bangun PLTA di Sulteng

"Tadi Pak Dirut sudah paham bagaimana mempercepat proses negoisasi, ini negoisasinya 5 tahun Pak, baru negoisasi 5 tahun. Mengerjakan 7 tahun, jadi 12 tahun," ujar JK.

"Di Kerinci juga butuh negoisasi lebih dari 5 tahun. Tapi Insya Allah dengan pimpinan baru dan juga tentu keputusan Bapak, negosiasinya bisa lebih diperpendek, mungkin setahun cukup," lanjutnya.

JK yang juga merupakan pendiri dari Kalla Group menyampaikan keluhan di atas untuk Jokowi.

Adapun dalam hal ini Kalla Group merupakan pengembang dari PLTA Poso Energy dan PLTA Malea Energy 90.

Menurut JK, sebenarnya banyak pihak yang ingin membangun PLTA. Hanya saja pihak-pihak tersebut tidak bisa maju karena persoalan birokrasi.

"Karena soal-soal birokrasinya, bukan teknisnya. Karena ini birokrasinya yang lambat sekali. Apabila diperbaiki saya yakin di seluruh Indonesia bergerak itu para pengusaha-pengusaha," tegas JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Bawaslu Bersiap Hadapi Sengketa Pileg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com