Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Lahan Munjul, Eks Dirut Sarana Jaya Jalani Sidang Vonis Hari Ini

Kompas.com - 24/02/2022, 09:42 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) Yoory Corneles Pinontoan akan menjalani sidang pembacaan putusan atau vonis hari ini, Kamis (24/2/2022).

Sidang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Yoory merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Munjul di Jakarta Timur untuk pembangunan Rumah DP 0 Rupiah.

“Kami berharap majelis hakim akan memutus perkara ini sesuai dengan permohonan dalan surat tuntutan tim jaksa,” sebut jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Moch Takdir Suhan pada Kompas.com, Kamis.

Sebelumnya Yoory dituntut 6 tahun dan 8 bulan penjara oleh jaksa dalam persidangan 10 Februari 2022.

Jaksa menilai Yoory terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama sejumlah pihak dari PT Adonara Propertindo.

Diduga kerugian negara yang diakibatkan dalam korupsi ini mencapai Rp 152,5 juta.

Atas perbuatannya Yoory didakwa dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Paksa lunasi lahan

Dalam perkara ini jaksa menyebut Yoory sebagai Dirut PPSJ memaksakan pembelian lahan Munjul untuk membangun Rumah DP 0 Rupiah yang merupakan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Baca juga: Notaris Terdakwa Kasus Munjul Gunakan Uang DP Rp 10 Miliar Diam-diam

Pembelian lahan dilakukan PPSJ yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta pada PT Adonara Propertindo sebagai penjual lahan.

Pelunasan lahan tetap dilakukan PPSJ meski Yoory tahu bahwa lahan Munjul bermasalah.

Pertama, mayoritas lahan berada di zona hijau yang tidak bisa dibangun.

Kedua, status kepemilikan lahan tidak jelas karena PT Adonara ternyata belum menyelesaikan pembelian dari pemilik sebelumnya yaitu Kongregasi Carolus Boromeus (CB).

Merasa dibohongi

Yoory menyebut dirinya merasa dibohongi oleh para stafnya terkait status lahan Munjul. Hal itu disampaikannya di depan majelis hakim dalam persidangan 3 Februari 2022.

“Terus terang saat itu saya marah. Di ruangan saya ada Pak Slamet, Yaddy, Indra. Saya sampaikan kok bisa kemarin bilang (zona) kuning-kuning, sekarang zona hijau,” tuturnya.

Adapun Yaddy Robby dan Indra Arharrys merupakan senior manajer PPSJ.

Baca juga: Eks Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Merasa Dibohongi Stafnya Terkait Status Lahan Munjul

Keduanya disebut bekerja secara langsung di bawah Yoory terkait urusan pengadaan lahan Munjul.

“Ya saya merasa tanda petik ya mereka tidak melaporkan hal yang benar kepada saya. Saya kecewa dengan staf saya,” katanya.

Sepemahaman Yoory, lahan di Munjul statusnya sudah berada di zona kuning sebelum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan PT Adonara dibuat.

Kontrak backdate

Berdasarkan penuturan mantan Junior Manager Sub Divisi Pengembangan Usaha PPSJ Maulina Wulansari, Yoory memerintahkan agar kontrak pembelian lahan Munjul dibuat tanggal mundur atau backdate.

Baca juga: Saksi Sebut Penandatanganan Kajian Investasi Terkait Lahan di Munjul BackDate

Perintah itu tak hanya didapat dari Yoory tapi juga dari Indra Arharrys.

Adapun dokumen backdate itu disesuaikan dengan standar operasional prosedur (SOP) dan pembayaran sesuai keinginan Yoory.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com