Pemerintah Tetapkan 7 Prioritas Rencana Kerja 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

RKP tersebut mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

“Tema dari RKP 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Suharso dalam keterangannya usai sidang paripurna kabinet pada Rabu (16/2/2022).

Baca juga: Ini 7 Nama Anggota KPU Terpilih Periode 2022-2027, Ada Satu Petahana

"Ada tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023," lanjutnya.

Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Suharso menuturkan, pemerintah ingin pada 2024 kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0-1 persen.

Artinya pada 2023 Indonesia harus menurunkan kemiskinan ekstrem 2,5-3 juta penduduk.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan.

Baca juga: Komisi II DPR Umumkan 12 Nama Anggota KPU-Bawaslu Terpilih untuk Periode 2022-2027

Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.

Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha.

Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Keenam, ekonomi hijau.

“Mengingat Indonesia akan mencapai net-zero emission pada tahun 2060, jadi pembangunan rendah karbon dan dalam hal ini transisi energi menjadi penting sebagai respons terhadap perubahan iklim,” kata Suharso.

Terakhir, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Dalam kesempatan tersebut, Suharso juga menyampaikan mengenai sasaran pembangunan pada tahun 2023.

Pertama pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, serta tingkat kemiskinan 7-8 persen.

“Indikator pembangunan adalah nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107,” tambahnya.