Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Segera Bertemu Warga Wadas, Ganjar: Kita Bisa Asoy Lagi...

Kompas.com - 12/02/2022, 06:44 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan keinginannya agar dapat segera berkumpul dengan warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo.

Hal itu disampaikan Ganjar pasca bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membahas insiden penangkapan aparat kepolisian pada sejumlah Warga Wadas pada Selasa (8/2/2022).

Baca juga: Komnas HAM Minta Warga Wadas Tak Ditekan Saat Berdialog

“Saya ingin segera ketemu masyarakat disana dan kita bisa asoy lagi dengan mereka,” ucap Ganjar dikutip dari siaran YouTube Komnas HAM RI, Jumat (11/2/2022).

Ganjar menyebutkan mendapatkan beberapa evaluasi dari Komnas HAM terkait peristiwa di Desa Wadas.

Pertama, soal substansi permasalahan. Kedua terkait dengan teknis sosialisasi pengerjaan proyek pertambangan di wilayah tersebut.

Ganjar pun menegaskan cara kekerasan tidak boleh dilakukan lagi untuk menangani persoalan.

“Mengevaluasi teknis ya isu penambangan, isu lingkungan, macam-macam, (kemudian) yang terkait fungsi tugasnya BBWS (Bali Besar Wilayah Sungai) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang mencatat kami evaluasi ya,” papar dia.

“Juga tidak ada yang kedua, cara-cara yang nanti kekerasan, tidak boleh lagi, Polda (Jawa Tengah) juga harus setuju,” sambungnya.

Ganjar juga menyinggung kondisi dinamika antar warga Desa Wadas. Ia mengaku mendapatkan informasi bahwa terjadi saling bullying pada anak di Desa Wadas.

“Saya dapat informasi menyedihkan, bullying pada anak-anak terjadi lho sekarang baik dari yang pro dan kontra. Udah deh, jangan, jangan, jangan, Insya Allah kita akan masuk,” imbuh dia.

Diketahui peristiwa masuknya aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP ke Desa Wadas pada Selasa lalu menjadi perhatian publik.

Pasalnya beredar sejumlah video di media sosial yang menunjukan tindakan aparat melakukan pengepungan pada warga yang sedang beribadah di masjid dan tindakan kekerasan dalam proses penangkapan.

Adapun peristiwa itu dipicu petugas gabungan yang menemani pihak BPB melakukan pengukuran lahan untuk lokasi penambangan.

Baca juga: Menakar Elektabilitas Ganjar Pranowo Pasca-insiden Wadas, Berpotensi Merosot?

Sementara itu konflik antara warga dengan pemerintah terjadi karena sejumlah warga menolak Desa Wadas dijadikan lokasi penambangan bahan material Bendungan Bener.

Bendungan Bener sedang dibangun oleh pemerintah dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penolakan terjadi karena dinilai akan mematikan sejumlah sumber air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun perkebunan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com