Ingin Segera Bertemu Warga Wadas, Ganjar: Kita Bisa Asoy Lagi...

Hal itu disampaikan Ganjar pasca bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membahas insiden penangkapan aparat kepolisian pada sejumlah Warga Wadas pada Selasa (8/2/2022).

“Saya ingin segera ketemu masyarakat disana dan kita bisa asoy lagi dengan mereka,” ucap Ganjar dikutip dari siaran YouTube Komnas HAM RI, Jumat (11/2/2022).

Ganjar menyebutkan mendapatkan beberapa evaluasi dari Komnas HAM terkait peristiwa di Desa Wadas.

Pertama, soal substansi permasalahan. Kedua terkait dengan teknis sosialisasi pengerjaan proyek pertambangan di wilayah tersebut.

Ganjar pun menegaskan cara kekerasan tidak boleh dilakukan lagi untuk menangani persoalan.

“Mengevaluasi teknis ya isu penambangan, isu lingkungan, macam-macam, (kemudian) yang terkait fungsi tugasnya BBWS (Bali Besar Wilayah Sungai) dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang mencatat kami evaluasi ya,” papar dia.

“Juga tidak ada yang kedua, cara-cara yang nanti kekerasan, tidak boleh lagi, Polda (Jawa Tengah) juga harus setuju,” sambungnya.

Ganjar juga menyinggung kondisi dinamika antar warga Desa Wadas. Ia mengaku mendapatkan informasi bahwa terjadi saling bullying pada anak di Desa Wadas.

“Saya dapat informasi menyedihkan, bullying pada anak-anak terjadi lho sekarang baik dari yang pro dan kontra. Udah deh, jangan, jangan, jangan, Insya Allah kita akan masuk,” imbuh dia.

Diketahui peristiwa masuknya aparat gabungan TNI, Polri, Satpol PP ke Desa Wadas pada Selasa lalu menjadi perhatian publik.

Pasalnya beredar sejumlah video di media sosial yang menunjukan tindakan aparat melakukan pengepungan pada warga yang sedang beribadah di masjid dan tindakan kekerasan dalam proses penangkapan.

Adapun peristiwa itu dipicu petugas gabungan yang menemani pihak BPB melakukan pengukuran lahan untuk lokasi penambangan.

Sementara itu konflik antara warga dengan pemerintah terjadi karena sejumlah warga menolak Desa Wadas dijadikan lokasi penambangan bahan material Bendungan Bener.

Bendungan Bener sedang dibangun oleh pemerintah dan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN).

Penolakan terjadi karena dinilai akan mematikan sejumlah sumber air yang menjadi sumber kehidupan masyarakat sehari-hari, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun perkebunan.