Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wadas Melawan dan Pembelaan Pemerintah yang Klaim Tak Ada Kericuhan

Kompas.com - 10/02/2022, 09:54 WIB
Elza Astari Retaduari

Editor

Klaim tak ada kericuhan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD angkat bicara terkait peristiwa ini.

Ia mengatakan, segala informasi dan pemberitaan yang menggambarkan bahwa situasi di Wadas mencekam, sama sekali tidak benar.

"Semua info dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Wadas pada Senin itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial. Karena Wadas dalam keadaan tenang dan damai terutama sekarang ini," ungkap Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam yang disiarkan secara daring, Rabu (9/2/2022).

Mahfud pun mempersilakan jika ada pihak yang mau datang ke Wadas untuk membuktikan langsung situasi di lokasi. Mahfud mengatakan, Desa Wadas terbuka bagi siapa saja.

"Yang tidak percaya boleh ke sana, terbuka bagi siapa saja," ucapnya.

Baca juga: Mahfud Sebut Gesekan Warga di Wadas Imbas Pro dan Kontra soal Pembangunan Bendungan

Tak hanya itu, Mahfud juga mengatakan aparat kepolisian sudah bertindak sesuai prosedur. Menurutnya, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada warga Desa Wadas.

“Polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama masyarakat,” tutur Mahfud.

Soal insiden di Desa Wadas yang viral juga turut ditanggapi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.

Ia mengatakan perlu adanya verifikasi fakta di lapangan terkait insiden tersebut. Menurutnya pihak terkait mestinya tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial.

"Perlu dievaluasi adanya verifikasi fakta di lapangan terkait insiden tersebut agar tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Kapolri Diminta Tarik Personel dari Desa Wadas

Pemerintah disebutnya melalukan evaluasi terkait hal ini unutk memastikan duduk perkara peristiwa yang ramai dibicarakan di media sosial. Jaleswari menegaskan, pemerintah tidak menghendaki terjadinya kekerasan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden menginginkan selesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog. Pemerintah juga berharap masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut," ucap dia.

Warga Wadas yang ditangkap dipulangkan

Soal warga Desa Wadas yang diamankan, Mahfud Md menyatakan sudah dipulangkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan tak ada penyiksaan terhadap para warga.

"Saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan," sebut Mahfud dalam konferensi pers, Rabu sore.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Ia mengatakan warga Wadas yang sempat diamankan sudah dikembalikan ke keluarga.

"Kondisi saat ini seluruh warga yang diamankan sudah dikembalikan semuanya kepada keluarganya," ujar Ramadhan dalam Youtube Divisi Humas Polri, Rabu (9/2/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah Ke PSI, Berdampak Ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com