Salin Artikel

Wadas Melawan dan Pembelaan Pemerintah yang Klaim Tak Ada Kericuhan

Konflik antara warga Wadas dan aparat terekam di media sosial. Video ratusan aparat dengan senjata lengkap mendatangi Desa Wadas viral pada Selasa (8/2/2022).

Dari video juga nampak sejumlah warga ditangkap dan digelandang oleh aparat.

Media sosial pun diramaikan oleh tagar #WadasMelawan, #SaveWadas, hingga #WadasTolakTambang.

Muncul pula petisi "Hentikan Rencana Pertambangan Batuan Andesit di Desa Wadas" di laman change.org.

Kuasa hukum warga Desa Wadas, Julian Dwi Prasetya mengatakan, ada sekitar 60 warga yang ditangkap aparat dalam peristiwa itu, meski sebelumnya polisi menyebut hanya 23 orang yang diamankan.

“Saat ini saya sedang di Polres Purworejo. Total ada 60-an (warga Wadas ditangkap),” terang Julian pada Kompas.com, Rabu (9/2/2022).

Polisi berdalih puluhan warga diamankan karena diduga hendak bertindak anarkistis saat petugas BPN dan Dinas Pertanian melaksanakan pengukuran lahan untuk keperluan pembangunan Bendungan Bener.

"Pada saat pengukuran, ada 23 orang yang diamankan. Saat itu mereka membawa senjata tajam, memprovokasi, serta membuat friksi dengan pihak lain, yaitu pihak yang pro pembangunan (waduk)," ungkap Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah Kombes Iqbal Alqudussy, Selasa (8/2/2022).

Namun, warga Desa Wadas membantah senjata tajam itu akan digunakan untuk merusuh, melainkan alat-alat milik warga yang biasa dipakai untuk bertani di ladang dan membuat kerajinan bambu.

"Kami biasa bekerja di ladang memakai alat-alat itu, seperti arit, bendo, pisau dan sebagainya. Saat ratusan polisi merangsek ke Wadas, ada warga yang sedang mengayam besek (kerajinan bambu) pakai pisau. Langsung dibawa polisi," kata Siswanto (30), warga Desa Wadas kepada Kompas.com melalui telepon, Selasa (8/2/2022) malam.

Konflik ini berawal dari penolakan warga Wadas terhadap penambangan batuan andesit dari Desa tersebut untuk material pembangunan Bendungan Bener.

Penambangan batu andesit yang digunakan untuk salah satu proyek strategis nasional (PSN) tersebut dikhawatirkan akan merusak lingkungan.

Warga juga khawatir, kerusakan sumber mata air akibat pengerukan batuan andesit akan berakibat pada kerusahan lahan pertanian yang berujung hilangnya mata pencaharian warga.

Ia mengatakan, segala informasi dan pemberitaan yang menggambarkan bahwa situasi di Wadas mencekam, sama sekali tidak benar.

"Semua info dan pemberitaan yang menggambarkan seakan-akan terjadi suasana mencekam di Wadas pada Senin itu sama sekali tidak terjadi sebagaimana yang digambarkan, terutama di media sosial. Karena Wadas dalam keadaan tenang dan damai terutama sekarang ini," ungkap Mahfud dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam yang disiarkan secara daring, Rabu (9/2/2022).

Mahfud pun mempersilakan jika ada pihak yang mau datang ke Wadas untuk membuktikan langsung situasi di lokasi. Mahfud mengatakan, Desa Wadas terbuka bagi siapa saja.

"Yang tidak percaya boleh ke sana, terbuka bagi siapa saja," ucapnya.

Tak hanya itu, Mahfud juga mengatakan aparat kepolisian sudah bertindak sesuai prosedur. Menurutnya, tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh polisi pada warga Desa Wadas.

“Polisi sudah bertindak atas permintaan untuk pengawalan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama masyarakat,” tutur Mahfud.

Soal insiden di Desa Wadas yang viral juga turut ditanggapi Deputi V Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jaleswari Pramodhawardani.

Ia mengatakan perlu adanya verifikasi fakta di lapangan terkait insiden tersebut. Menurutnya pihak terkait mestinya tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial.

"Perlu dievaluasi adanya verifikasi fakta di lapangan terkait insiden tersebut agar tidak hanya bersandar pada informasi di media sosial," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (9/2/2022).

Pemerintah disebutnya melalukan evaluasi terkait hal ini unutk memastikan duduk perkara peristiwa yang ramai dibicarakan di media sosial. Jaleswari menegaskan, pemerintah tidak menghendaki terjadinya kekerasan sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden menginginkan selesaikan setiap persoalan dengan mengedepankan dialog. Pemerintah juga berharap masyarakat memahami nilai strategis pembangunan tersebut," ucap dia.

Warga Wadas yang ditangkap dipulangkan

Soal warga Desa Wadas yang diamankan, Mahfud Md menyatakan sudah dipulangkan oleh pihak kepolisian. Ia juga menegaskan tak ada penyiksaan terhadap para warga.

"Saat ini semuanya sudah kembali ke rumah masing-masing dan sama sekali tidak ada korban atau penistaan atau penyiksaan," sebut Mahfud dalam konferensi pers, Rabu sore.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan. Ia mengatakan warga Wadas yang sempat diamankan sudah dikembalikan ke keluarga.

"Kondisi saat ini seluruh warga yang diamankan sudah dikembalikan semuanya kepada keluarganya," ujar Ramadhan dalam Youtube Divisi Humas Polri, Rabu (9/2/2022).


Berbagai kecaman dan kritik memang bermunculan usai insiden penangkapan terhadap warga Wadas terjadi. Mulai dari ormas, LSM, hingga DPR.

"Kami tentunya prihatin terhadap masalah tersebut. Kami imbau aparat kepolisian untuk mengedapankan langkah persuasif dan humanis," ungkap Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/2/2022).

Ganjar Pranowo temui warga dan minta maaf

Usai insiden penangkapan warga Desa Wadas ramai dibicarakan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyampaikan permohonan maaf.

"Saya ingin menyampaikan minta maaf kepada seluruh masyarakat Purworejo dan wabilkhusus kepada masyarakat di Desa Wadas," kata Ganjar Pranowo dalam konferensi pers, seperti dilansir dari Kompas TV, Rabu (9/2/2022).

Ganjar bahkan menenui sejumlah warga Desa Wadas dan menjelaskan duduk perkara rencana pembangunan waduk atau Bendungan Bener yang merupakan salah satu proyek strategis nasional pemerintah pusat.

Dia pun meminta agar mengutamakan musyawarah mufakat.

"Tidak usah saling menyakiti hati perasaan warga, diajak rembugan semuanya, nanti panjenengan yang sudah mendapat ganti rugi, uangnya jangan dipakai sembarangan, untuk beli tanah atau rumah pengganti," pinta Ganjar kepada warga Wadas, Rabu (9/2/2022), seperti dilansir Antara.

Ganjar menegaskan dirinya prihatin atas peristiwa yang terjadi di Wadas pada Selasa (8/2/2022), termasuk mengenai adanya sejumlah warga yang diamankan oleh polisi. Terkait dengan hal itu, Ganjar sudah meminta kepolisian untuk membebaskan warga.

Politikus PDI P tersebut mengungkapkan sudah menempuh proses panjang terkait rencana pembangunan Bendungan Bener. Selama proses itu, Ganjar mengklaim telah membuka lebar ruang dialog kepada masyarakat, khususnya warga yang masih menolak.

"Beberapa kali kami mengajak Komnas HAM, karena Komnas HAM menjadi institusi netral untuk menjembatani. Kami minta mereka yang setuju dan belum setuju dihadirkan, tapi kemarin saat dilakukan dialog, pihak yang belum setuju tidak hadir," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/09543951/wadas-melawan-dan-pembelaan-pemerintah-yang-klaim-tak-ada-kericuhan

Terkini Lainnya

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

KPK Tahan Eks Sestama Basarnas Terkait Dugaan Korupsi Pembelian Truk Angkut Personel

Nasional
Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Bawas MA Telaah Aduan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

KPK Sudah Laporkan 3 Hakim yang Putus Bebas Gazalba Saleh ke KY dan Bawas MA

Nasional
PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

PDI-P Gelar Penutupan Peringatan Bulan Bung Karno di GBK Akhir Pekan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke