Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sanksi WADA Dicabut, Ketua DPR: Jadikan Pelajaran Supaya Tak Terulang

Kompas.com - 04/02/2022, 19:33 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengaku bersyukur dengan dicabutnya sanksi dari World Anti Doping Agency (WADA) terhadap Indonesia sehingga bendera Merah Putih dapat kembali berkibar di ajang olahraga internasional.

Puan mengatakan, sanksi yang sempat dijatuhkan kepada Indonesia hendaknya menjadi pelajaran penting agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang.

"Saya memberikan apresiasi atas upaya tim Indonesia yang berhasil menghapus sanksi dari WADA. Maka pengalaman ini harus bisa dijadikan pelajaran penting supaya ke depan tidak terulang lagi," kata Puan dalam siaran pers, Jumat (4/2/2022).

Politikus PDI-P itu menuturkan, upaya cepat dari pemerintah bersama pihak-pihak terkait patut diapresiasi karena akhirnya Indonesia tidak harus menjalani hukuman selama satu tahun.

Baca juga: LADI Berganti Nama Usai Terbebas dari Sanksi WADA

Namun, Puan juga berpesan kepada Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) agar tidak lagi lalai untuk mengikuti aturan-aturan yang diharuskan, khususnya yang terkait dengan kebijakan internasional.

Sebab, dampaknya bukan hanya akan dirasakan lembaga secara internal, tapi juga oleh para atlet serta rakyat Indonesia secara keseluruhan.

Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang kecewa karena bendera Merah Putih tidak bisa dikibarkan setelah Indonesia menjuarai Piala Thomas pada Oktober 2021 lalu.

"Kelalaian bisa berakibat pada nama baik dan kehormatan bangsa. Saya juga berharap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, terus melakukan pengawasan agar Indonesia terhindar dari segala sanksi di dunia olahraga," kata Puan.

Ia pun berharap, pencabutan sanksi ini akan berdampak pada semangat atlet Indonesia pada ajang-ajang olahraga internasional selanjutnya. Terlebih, Indonesia akan mengikuti Asian Games pada tahun ini.

"Bayangkan kalau bendera kita tak juga berkibar di podium Asian Games. Padahal kita punya atlet-atlet hebat yang saya yakin akan membawa banyak medali kemenangan," kata Puan.

Baca juga: WADA Resmi Cabut Sanksi Indonesia, Merah Putih Bisa Berkibar Lagi!

Badan Anti-Doping Dunia, WADA, resmi mencabut sanksi terhadap Indonesia. Hal tersebut diumumkan WADA langsung melalui situs resminya pada Kamis (3/2/2022).

Sebelumnya, WADA menjatuhkan sanksi Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) karena dinilai tidak menerapkan program pengujian tes doping yang efektif.

Selain Indonesia, Lembaga Anti-Doping Korea Utara, Rusia, dan Thailand juga dinilai tak patuh dengan regulasi WADA.

Namun, sanksi Indonesia dan Thailand yang berlaku sejak 7 Oktober 2021 itu kini resmi sudah dicabut.

WADA telah menilai Indonesia dan Thailand telah memenuhi kewajiban untuk kembali mendapatkan status sebagai negara yang patuh regulasi.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

MK Anggap Giat Prabowo Bedah Rumah Warga Cilincing Bukan Pelanggaran Pemilu

Nasional
MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim 'Dissenting Opinion'

MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, 3 Hakim "Dissenting Opinion"

Nasional
Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Polri Ingatkan Peserta Aksi Demo Terkait Putusan Sengketa Pilpres Tetap Patuhi Aturan

Nasional
Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Tok, MK Tolak Permohonan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

Nasional
Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Imbas Pilpres 2024, MK Minta Pejabat Dilarang Lakukan Perjalanan Dinas Bareng Kampanye

Nasional
Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa Saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com