Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Jusuf Kalla Puji Jokowi Usai Polemik Cara Kritik Pemerintah Tanpa Dipanggil Polisi

Kompas.com - 01/02/2022, 17:54 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) memuji Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang paling serius ingin menemui rakyat-rakyatnya. Pujian diberikan JK usai satu tahun lalu menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Jokowi saat ini.

Polemik pertanyaan JK yang mengesankan pemerintah sulit dikritik berawal dari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta masyarakat lebih aktif dalam menyampaikan kritik dan masukan terhadap kerja-kerja pemerintah.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020, Senin (8/2/2021).

"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.

Pernyataan Jokowi kemudian mendapat respons dari JK, yang merupakan wakilnya di periode pertama memimpin Indonesia.

Baca juga: JK Dukung Pemindahan Ibu Kota: Memberikan Otonomi Lebih Baik

Dilansir dari KOMPAS.TV, JK mempertanyakan bagaimana cara mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi. Pernyataan JK disampaikan dalam acara "Mimbar Demokrasi Partai Keadilan Sejahtera" pada 12 Februari 2021.

Saat itu, JK menyampaikan bahwa memang perlu ada kritik kepada pemerintah sebagai bagian pelaksanaan demokrasi. Oleh karenanya, ia menilai PKS sebagai partai oposisi memiliki kewajiban mengkritik pemerintah sebagai bagian dari memberikan kontribusi.

Respons JK itu akhirnya menuai polemik. Mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD, Jubir Istana Fadjroel Rachman, hingga tokoh-tokoh pendukung Jokowi memberikan sanggahan.

Bahkan sebagian orang menilai pertanyaan JK sebagai bagian dari provokasi. JK kemudian kembali memberi tanggapan.

Menurut JK, tudingan pertanyaannya sebagai bagian provokasi adalah sebuah pandangan sempit.

Baca juga: Jokowi Bertemu Jusuf Kalla di Gedung Agung Yogyakarta, Mengobrol Selama Sejam

Dalam tayangan Kompas TV bertajuk "Ketika Jokowi Minta Dikritik" yang ditayangkan Rabu (17/2/2021), JK mengatakan apa yang dia tanyakan merupakan hal yang wajar dalam konteks memberi kritik terhadap pemerintah.

Menurut JK, pertanyaan itu ia ajukan untuk mengetahui batasan-batasan dalam menyampaikan kritik kepada pemerintah.

"Orang perlu mengetahui apa yang bisa, apa yang tidak bisa dalam (memberi) kritik itu. Jadi karena itulah maka saya bertanya, pertanyaan biasa sebenarnya," ujar JK.

Tokoh senior Partai Golkar itu pun menilai, selama ini banyak orang yang takut menyampaikan kritik. Hal tersebut, kata JK, karena mereka tidak mengetahui batasan-batasan yang ada dalam memberikan kritik kepada pemerintah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

PKS Klaim Punya Hubungan Baik dengan Prabowo, Tak Sulit jika Mau Koalisi

Nasional
Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Tak Copot Menteri PDI-P, Jokowi Dinilai Pertimbangkan Persepsi Publik

Nasional
Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Pengamat: Yang Berhak Minta PDI-P Cabut Menteri Hanya Jokowi, TKN Siapa?

Nasional
Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Klarifikasi Unggahan di Instagram, Zita: Postingan Kopi Berlatar Belakang Masjidilharam untuk Pancing Diskusi

Nasional
PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

PDI-P “Move On” Pilpres, Fokus Menangi Pilkada 2024

Nasional
Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Sandiaga Usul PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Mardiono: Keputusan Strategis lewat Mukernas

Nasional
Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Rakernas PDI-P Akan Rumuskan Sikap Politik Usai Pilpres, Koalisi atau Oposisi di Tangan Megawati

Nasional
Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Bareskrim Periksa Eks Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Terkait Kasus Dokumen RUPSLB BSB

Nasional
Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Lempar Sinyal Siap Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Kita Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

Nasional
Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Anies: Yang Lain Sudah Tahu Belok ke Mana, Kita Tunggu PKS

Nasional
Nasdem: Anies 'Top Priority' Jadi Cagub DKI

Nasdem: Anies "Top Priority" Jadi Cagub DKI

Nasional
Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com