Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berikut 36 Nama Calon Hakim Agung Kamar Pidana yang Lolos Seleksi Kualitas

Kompas.com - 31/01/2022, 16:44 WIB
Tatang Guritno,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial mengumumkan 36 nama calon hakim agung (CHA) kamar pidana 2021/2022 yang dinyatakan lolos seleksi kualitas.

Pengumuman itu disampaikan Ketua Bidang Rekrutmen Komisi Yudisial (KY) Siti Nurdjanah dalam konferensi pers vitual, Senin (31/1/2022).

“Berdasarkan keputusan rapat pleno Komisi Yudisial tanggal 31 Januari 2022, (KY) mengumumkan nama-nama calon hakim agung yang lulus seleksi kualitas,” tuturnya.

Baca juga: “Raja OTT” Harun Al Rasyid Lolos Seleksi Kualitas Calon Hakim Agung

Adapun nama-nama itu tertera dalam Surat Pengumuman KY Nomor 01/PENG/PIM/RH.01.03/01/2022.

Sebelumnya diketahui terdapat 53 CHA kamar pidana yang dinyatakan lolos seleksi administrasi dan hanya 36 nama yang dinyatakan lolos seleksi kualitas.

Selanjunya para CHA kamar pidana akan menjalani proses seleksi kesehatan dan kepribadian yang dijadwalkan berlangsung 1-11 Maret 2022.

Nantinya hanya akan diterima 8 hakim agung dan 3 adhoc tipikor. Hanya 4 orang yang dibutuhkan untuk menjadi hakim agung kamar pidana.

Baca juga: Lolos Seleksi Administrasi, Ini Nama 8 Calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara

Berikut 36 nama CHA kamar pidana yang lolos seleksi kualitas:

1. Achmad Dimyati Rachmad Sulur, S.H., M.H.

2. Dr. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.

3. Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

4. Ahmad Shalihin, S.H., M.H.

5. Dr. Andreas Eno Tirtakusuma, S.H., M.H.

6. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.

7. Dr. Asra, S.H., M.H.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com