Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

Penunjukan kepala otorita dari unsur Kementerian PUPR dinilai akan memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di calon ibu kota baru.

"Yang lebih penting yang memahami pembangunan infrastruktur, ia mengetahui sejak awal perencanaan sampai dengan persiapan pembangunan. Dan itu sudah pasti Kementerian PUPR," ucap Nirwono.

Baca juga: Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Nusantara yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Terkait nama-nama yang belakangan beredar seperti Ahok, Azwar Anas, hingga Ridwan Kamil, menurut Nirwono, akan lebih ideal jika ditunjuk sebagai kepala otorita periode selanjutnya, ketika pembangunan infrastruktur di ibu kota baru sudah rampung.

Sebab, ketika masa itu tiba dan ibu kota baru mulai diisi oleh para pejabat negara dan ASN, dibutuhkan sosok kepala otorita yang pernah punya pengalaman memimpin daerah.

"Setelah 5 tahun awal, setelah sudah ada gedungnya, setelah ada ASN yang masuk, sudah mulai memikirkan pembentukan pemerintahan daerah, sudah mulai ada orangnya, itu baru mulai silakan kita kerja sama dengan pemerintah daerah sekitarnya, kemampuan sebagai kepala daerah dibutuhkan," kata Nirwono.

Oleh karenanya, Nirwono berharap presiden tak terjebak pada unsur politis dalam memilih pimpinan ibu kota negara baru.

Sebab, penunjukkan Kepala Otorita IKN bertaruh pada keberhasilan target pemindahan ibu kota.

"Dalam dua bulan ke depan akan menentukan. Kalau nanti lebih banyak faktor politiknya, maka saya jamin 2024 tidak akan terwujud (pindah ibu kota) karena terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemimpin yang lebih banyak latar belakang politiknya," tandas Nirwono.