Jokowi Incar Arsitek yang Pernah Pimpin Daerah Jadi Kepala Ibu Kota Baru, Realistiskah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap kriteria Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" yang bakal ia tunjuk.

Setelah sebelumnya beredar sejumlah nama, kini presiden spesifik menyebutkan sosok yang ia incar, yakni pernah memimpin daerah dan berlatar belakang arsitek.

"Paling tidak pernah memimpin daerah dan punya background arsitek," kata Jokowi saat bertemu dengan beberapa pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Ini Kriteria Calon Kepala Badan Otorita IKN Menurut KSP

Pada Maret 2020 lalu, presiden sempat menyinggung empat nama yang digadang-gadang jadi pemimpin ibu kota baru, mulai dari mantan kepala daerah sampai eks menteri.

Mereka adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang kini menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, kemudian mantan Bupati Banyuwangi yang baru saja dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas.

Selain itu, ada nama Bambang Brodjonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, dan mantan Direktur Utama Wijaya Karya (WIKA) Tumiyana.

"Kandidat memang banyak. Satu, Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyana, empat Pak Azwar Anas," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/3/2020).

Baca juga: Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Ditunjuk Presiden Paling Lambat 2 Bulan Setelah UU IKN Diundangkan

Lantas, realistiskah jika Jokowi ingin IKN dipimpin sosok yang pernah memimpin daerah dan berlatar arsitek?

Membaca ini, pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, hal itu bergantung pada target yang ingin dicapai presiden.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Suharso Monoarfa, pernah mengungkap bahwa presiden ingin upacara peringatan kemerdekaan 17 Agustus tahun 2024 dilaksanakan di ibu kota negara baru.

Dengan target tersebut, kata Nirwono, pembangunan infrastruktur menjadi yang utama. Setidaknya, selama 2022-2024, proyek IKN akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, saluran air, air bersih, perumahan, dan gedung-gedung pemerintahan seperti istana kepresidenan dan gedung MPR/DPR.

Oleh karenanya, menurut Nirwono, kepala ibu kota baru justru harus datang dari orang yang punya kemampuan dalam pembangunan infrastruktur secara teknis, yang juga paham betul perencanaan proyek IKN.

"Yang lebih penting yang memahami pembangunan infrastruktur, ia mengetahui sejak awal perencanaan sampai dengan persiapan pembangunan," kata Nirwono kepada Kompas.com, Sabtu (22/1/2022).

Baca juga: Megaproyek Nusantara: Ngebutnya UU IKN, Beban Berat APBN dan Rakyat yang Terancam

Dengan kriteria tersebut, Nirwono menilai, akan lebih ideal jika Kepala Otorita IKN ditunjuk dari unsur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang sejak awal mengetahui seluk beluk perencanaan pembangunan ibu kota negara.

Nirwono mengatakan, sejak 2 tahun lalu Kementerian PUPR sudah menyiapkan proyek pemindahan ibu kota, mulai dari menyelenggarakan sayembara desain IKN, hingga membentuk satuan tugas (satgas) perencanaan ibu kota negara.

Penunjukan kepala otorita dari unsur Kementerian PUPR dinilai akan memudahkan dan mempercepat pelaksanaan pembangunan di calon ibu kota baru.

"Yang lebih penting yang memahami pembangunan infrastruktur, ia mengetahui sejak awal perencanaan sampai dengan persiapan pembangunan. Dan itu sudah pasti Kementerian PUPR," ucap Nirwono.

Baca juga: Minus Ahok, Ini 4 Calon Pemimpin Ibu Kota Nusantara yang Bisa Penuhi Kriteria Jokowi

Terkait nama-nama yang belakangan beredar seperti Ahok, Azwar Anas, hingga Ridwan Kamil, menurut Nirwono, akan lebih ideal jika ditunjuk sebagai kepala otorita periode selanjutnya, ketika pembangunan infrastruktur di ibu kota baru sudah rampung.

Sebab, ketika masa itu tiba dan ibu kota baru mulai diisi oleh para pejabat negara dan ASN, dibutuhkan sosok kepala otorita yang pernah punya pengalaman memimpin daerah.

"Setelah 5 tahun awal, setelah sudah ada gedungnya, setelah ada ASN yang masuk, sudah mulai memikirkan pembentukan pemerintahan daerah, sudah mulai ada orangnya, itu baru mulai silakan kita kerja sama dengan pemerintah daerah sekitarnya, kemampuan sebagai kepala daerah dibutuhkan," kata Nirwono.

Oleh karenanya, Nirwono berharap presiden tak terjebak pada unsur politis dalam memilih pimpinan ibu kota negara baru.

Sebab, penunjukkan Kepala Otorita IKN bertaruh pada keberhasilan target pemindahan ibu kota.

"Dalam dua bulan ke depan akan menentukan. Kalau nanti lebih banyak faktor politiknya, maka saya jamin 2024 tidak akan terwujud (pindah ibu kota) karena terlalu banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemimpin yang lebih banyak latar belakang politiknya," tandas Nirwono.