Yasonna: Kebijakan Pembatasan Wisatawan Tergantung Penyebaran Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly menyatakan, pelonggaran kebijakannya terkait pembatasan kunjungan wisatawan mancanegara tergantung pada laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah selalu mempertimbangkan aspek keselamatan jiwa warga negara serta aspek perekonomian sebelum mengambil sebuah kebijakan.

Kedua aspek itu, ujar Yasonna, yang membuat pemerintah kerap menutup dan membuka akses keluar maupun masuk bagi wisatawan untuk berkunjung ke Tanah Air.

Baca juga: Sepanjang 2021, Banyak Wisatawan Pakai Surat Covid-19 Palsu untuk Liburan, 23 Tersangka Ditangkap Polisi

“Saat kita mulai melonggarkan, varian Delta masuk, lalu saat sudah mulai tertangani, kita ingin longgarkan kebijakan masuk ke Indonesia,” ujar Yasonna, melalui keterangan pers, Senin (17/1/2022).

"Tiba-tiba muncul (virus Corona varian) Omicron yang membuat kita harus tarik rem terus," tutur dia.

Yasonna mengungkapkan, evaluasi terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19 selalu dilakukan setiap pekan dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan.

Menurut dia, setiap keputusan yang diambil pemerintah mengenai pelonggaran izin masuk warga negara asing harus berdasarkan pembahasan dengan menteri-menteri terkait.

Pemerintah, ucap Yasonna, juga selalu menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan kasus Covid-19 yang disebabkan varian Omicron pada Februari atau Maret 2022.

“Keinginan kita semua pasti membuka longgar, supaya ekonomi bergulir. Kita berharap yang diprediksi itu tidak menjadi kenyataan, kalau pun jadi kenyataan tidak seperti yang kita khawatirkan,” ujar Ketua DPP PDI-P tersebut.

“Kita sama-sama berjuang untuk menangani kondisi ini, yang pasti kalau Presiden concern-nya itu bagaiamana supaya pandemi segera berakhir, bagaimana ekonomi tumbuh kembali,” kata Yasonna.