PKS Tolak Presidential Threshold, Koalisi Partai Islam, hingga Penundaan Pemilu

Menentang penundaan pemilu

Majelis Syuro PKS juga menolak wacana penundaan pemilu yang pernah mengemuka dan belakangan santer menyusul pernyataan Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjanan masa jabatan Presiden Indonesia,” kata Salim.

Baca juga: Tangkap Bupati PPU di Mal, KPK Sita Koper Isi Rp 1 M, Topi Dior, hingga Baju ZARA

Majelis Syuro menilai, wacana itu sudah melanggar ketentuan soal masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 dan tidak selaras dengan semangat demokrasi.

Mereka meminta semua elite politik agar patuh terhadap konstitusi.

“PKS meminta kepada seluruh elite politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh terhadap konstitusi, UUD 1945, serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998,” ucap Salim.

PKS mengaku tidak mempermasalahkan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 yang hingga saat ini belum kunjung ditentukan.

Baca juga: Kasus Bupati Penajam Paser Utara, KPK Bakal Dalami Aliran Uang ke Partai Demokrat

Kabar terakhir, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pencoblosan Pemilu 2024 direncanakan jatuh pada 21 Februari 2024.

Dia pun menyebut, pelaksanaan Pemilu 2024 akan beririsan dengan pelaksanaan pilkada.

Sementara itu, pencoblosan pilkada rencananya dilakukan pada 27 November 2024.

“Alhamdulilah ternyata pertemuan KPU dan pemerintah mulai menemukan titik temu. Saya melihat waktu yang diputuskan itu, kalau memang di Februari, semoga merupakan keputusan yang terbaik,” ucap Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam kesempatan yang sama.