PKS Tolak Presidential Threshold, Koalisi Partai Islam, hingga Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan musyawarah keenam Majelis Syuro, Kamis (13/1/2022).

Ada sejumlah hal yang diputuskan oleh Majelis Syuro PKS menyikapi situasi politik terkini. Apa saja?

Menolak presidential threshold (PT) 20 persen

Salah satu keputusan penting yakni partai tersebut resmi menolak ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold (PT) 20 persen.

Sebagai informasi, PT 20 persen membuat seorang calon presiden hanya dapat diusung oleh partai/gabungan partai yang menguasai sedikitnya 20 persen kursi di DPR RI, atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Baca juga: Kilas Balik Kasus Emirsyah Satar di Garuda: Sebut Gratifikasi Wajar hingga Beli Apartemen di Australia

“PKS mendukung judicial review (JR) presidential threshold di Mahkamah Konstitusi (MK). PKS memandang bahwa syarat presidential threshold 20 persen terlalu tinggi sehingga menghambat proses kemunculan lebih banyak calon alternatif kepemimpinan nasional,” ujar Ketua Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al-Jufri, dalam jumpa pers kemarin.

Dengan sikap ini, PKS pun membuka diri untuk mengajukan judicial review PT 20 persen ke MK sebagai pihak pemohon.

Dalam beberapa JR tentang PT 20 persen ke MK, belum sekalipun PKS menjadi pihak pemohon secara resmi.

Baca juga: Seragam Satpam, Dulu Diganti untuk Tumbuhkan Kebanggan, Sekarang Diganti Agar Tidak Bingung

Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam kesempatan yang sama menyebut bahwa partainya telah berencana melayangkan JR ke MK.

“Seizin KMS (Ketua Majelis Syuro), saya ingin berikan penjelasan bahwa terkait presidential threshold, kami juga sudah melakuan kajian,” kata dia.

“Keputusan Majelis Syuro terlalu tinggi presidential threshold itu, oleh karenanya memang kita berencana melakukan juga judicial review terkait dengan presidential threshold ini sehingga mudah-mudahan judicial ini akan bisa dikabulkan dan bisa ada penurunan dalam presidential threshold ke depan,” bebernya.

Menentang penundaan pemilu

Majelis Syuro PKS juga menolak wacana penundaan pemilu yang pernah mengemuka dan belakangan santer menyusul pernyataan Menteri Investasi RI, Bahlil Lahadalia.

Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide dan upaya apapun yang terkait dengan perpanjanan masa jabatan Presiden Indonesia,” kata Salim.

Baca juga: Tangkap Bupati PPU di Mal, KPK Sita Koper Isi Rp 1 M, Topi Dior, hingga Baju ZARA

Majelis Syuro menilai, wacana itu sudah melanggar ketentuan soal masa jabatan Presiden dalam UUD 1945 dan tidak selaras dengan semangat demokrasi.

Mereka meminta semua elite politik agar patuh terhadap konstitusi.

“PKS meminta kepada seluruh elite politik dan pemimpin bangsa untuk taat dan patuh terhadap konstitusi, UUD 1945, serta tetap merawat demokrasi dan semangat Reformasi 1998,” ucap Salim.

PKS mengaku tidak mempermasalahkan tanggal pelaksanaan Pemilu 2024 yang hingga saat ini belum kunjung ditentukan.

Baca juga: Kasus Bupati Penajam Paser Utara, KPK Bakal Dalami Aliran Uang ke Partai Demokrat

Kabar terakhir, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pencoblosan Pemilu 2024 direncanakan jatuh pada 21 Februari 2024.

Dia pun menyebut, pelaksanaan Pemilu 2024 akan beririsan dengan pelaksanaan pilkada.

Sementara itu, pencoblosan pilkada rencananya dilakukan pada 27 November 2024.

“Alhamdulilah ternyata pertemuan KPU dan pemerintah mulai menemukan titik temu. Saya melihat waktu yang diputuskan itu, kalau memang di Februari, semoga merupakan keputusan yang terbaik,” ucap Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Habib Aboe Bakar Alhabsyi dalam kesempatan yang sama.

Pilih koalisi “berwarna”

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman, beranggapan bahwa opsi koalisi partai-partai Islam bukan jadi prioritas partainya jelang Pemilu 2024.

Sebelumnya, wacana koalisi partai-partai Islam mengemuka. Wacana ini juga sebagai respons atas ambang batas pencalonan presiden/presidential threshold 20 persen yang dianggap terlalu tinggi.

Dalam Musyawarah Majelis Syuro PKS kemarin, salah satu keputusan yang diambil adalah PKS akan membuka diri dengan seluruh partai politik dan tokoh bangsa.

Baca juga: PKS Pilih Koalisi “Berwarna” Ketimbang Berkoalisi dengan Sesama Partai Islam

Sohibul mengeklaim, pilihan untuk membangun koalisi lintas ideologi politik muncul karena “suasana kenegaraan” hari ini yang mengalami polarisasi orientasi politik.

“Terkait dengan pembentukan koalisi partai-partai Islam, saya kira itu salah satu alternatif yang mungkin terbentuk koalisi. Tapi, sebagaimana yang menjadi keputusan Majelis Syuro keenam hari ini, kita melihat suasana kenegaraan hari ini yang sekarang mengalami segregasi, segmentasi yang luar biasa, keterbelahan,” ujar Sohibul dalam jumpa pers, Kamis.

“Tentu kami bersama-sama dengan partai-partai Islam bersama-sama menjalin komunikasi dengan partai-partai nasionalis untuk membentuk sebuah koalisi yang akan mempersatukan bangsa kita ke depan, insya Allah,” lanjutnya.

Baca juga: Demokrat: Jokowi Tak Akan Hiraukan Riza Patria soal Perpanjang Masa Jabatan Kepala Daerah

Dalam Musyawarah, Majelis Syuro PKS menyampaikan kriteria presiden dan calon presiden RI yang akan mereka dukung.

PKS mengaku akan mengusung calon pemimpin dengan karakter nasionalis-religius serta berkomitmen pada demokrasi, pemberantasan korupsi, kedaulatan negara.

Di samping itu, PKS juga ingin agar calon presiden dan wakil presiden RI yang terpilih pada 2024 mendatang merupakan negarawan yang sanggup mempersatukan bangsa, alih-alih memecah-belah.

“Kami sekarang sedang terus melakukan pendekatan (ke partai-partai lain), mereka juga melakukan pendekatan juga, tetapi sampai sekarang belum final. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, terutama tahun 2022 ini, sudah ada titik temu,” ujar Salim.