Tak Sepakat Wacana Pilpres Diundur 2027, Airlangga: Lihat Undang-undangnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tak sepakat dengan wacana penundaan Pilpres ke tahun 2027, sebagaimana terungkap dalam pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

"Pilpres kan jadwalnya 2024. Kan siklusnya 5 tahunan," kata Airlangga kepada wartawan di kantor DPP Partai Golkar, Selasa (11/1/2022).

Airlangga yang namanya juga masuk dalam bursa bakal calon presiden 2024 mengaku tidak ingin menanggapi pernyataan Bahlil.

"Saya tidak menanggapi karena siklus (pilpres) berdasarkan undang-undang 5 tahunan. Lihat undang-undangnya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekenomian itu.

Baca juga: INFOGRAFIK: Prediksi Tren Hoaks 2022, dari Omicron hingga Pilpres 2024

Sebelumnya, dikutip Kompas.tv, Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa rata-rata pelaku usaha berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 atau peralihan kepemimpinan ditunda.

Pertimbangan tersebut karena pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

"Kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini, dalam konteks peralihan kepemimpinan, kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik," kata Bahlil Minggu (9/1/2022).

"Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik. Jadi itu hasil diskusi saya sama mereka," sambungnya.