Kendati demikian, lanjut Hasto, partainya tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Termasuk jika ada pihak-pihak yang hendak melaporkan dugaan pelanggaran pejabat, termasuk kader partai.
Menanggapi rangkaian pelaporan ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa hal itu sedikit banyak akan berdampak pada elektabilitas PDI-P dan masing-masing figur.
Sebab, kata Ujang, sekalipun masih berupa laporan dugaan, masyarakat tidak suka dan tak menolerir tindak korupsi.
"Sedikit banyak, besar atau kecil akan berdampak pada elektabilitas PDI-P dan masing-masing figur tersebut," kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (11/1/2022).
Pelaporan Gibran dan Kaesang, menurut Ujang, juga akan berimbas pada kepercayaan publik terhadap Jokowi. Apalagi mengingat dinamika politik dan situasi negara yang sempat mengalami krisis akibat pandemi belakangan ini.
Ujang pun menduga pelaporan ini berkaitan dengan agenda politik di tahun 2024.
"Semua itu berujung untuk kepentingan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Sudah mulai saling membusuk-busuki lawan," kata dia.
Baca juga: Jokowi Disebut Sudah Beri Masukan ke Megawati soal Capres 2024 Usungan PDI-P
Sementara, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, sulit untuk mengetahui motif di balik pelaporan ini.
Namun, menurut dia, motif pelaporan antara satu figur dengan yang lain berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan.
"Pada prinsipnya kita tidak pernah tahu apa motif laporannya. Tapi yang jelas dengan pelaporan ini, seakan-akan orang-orang yang saat ini dinilai sosok yang bagus, kredibilitasnya sedikit banyak dicoreng secara tidak langsung kredibilitas mereka ini," kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (9/1/2022).
Terkait pelaporan Ganjar misalnya, Adi menduga hal ini kuat kaitannya dengan Pilpres. Sebab, nama Ganjar kerap menduduki peringkat teratas sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024 dalam sejumlah survei.
Kasus yang dituduhkan ke Ganjar berupa dugaan korupsi e-KTP pun merupakan perkara lama.
Sementara, nama Ahok tak banyak disebutkan sebagai kandidat potensial di Pilpres. Sehingga, tak dapat dipastikan bahwa pelaporannya ke KPK berkaitan dengan motif politik 2024.
"Apa pun motifnya, apa pun tendensinya, saya membaca ini bagian dari upaya untuk menelanjangi bahwa orang-orang itu orang yang dianggap punya masalah hukum," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.