Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bola Panas ke PDI-P dan Jokowi Usai Ahok, Ganjar, Gibran, dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

Kompas.com - 11/01/2022, 11:42 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

Kendati demikian, lanjut Hasto, partainya tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Termasuk jika ada pihak-pihak yang hendak melaporkan dugaan pelanggaran pejabat, termasuk kader partai.

Elektabilitas dan agenda politik 2024

Menanggapi rangkaian pelaporan ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa hal itu sedikit banyak akan berdampak pada elektabilitas PDI-P dan masing-masing figur.

Sebab, kata Ujang, sekalipun masih berupa laporan dugaan, masyarakat tidak suka dan tak menolerir tindak korupsi.

"Sedikit banyak, besar atau kecil akan berdampak pada elektabilitas PDI-P dan masing-masing figur tersebut," kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (11/1/2022).

Pelaporan Gibran dan Kaesang, menurut Ujang, juga akan berimbas pada kepercayaan publik terhadap Jokowi. Apalagi mengingat dinamika politik dan situasi negara yang sempat mengalami krisis akibat pandemi belakangan ini.

Ujang pun menduga pelaporan ini berkaitan dengan agenda politik di tahun 2024.

"Semua itu berujung untuk kepentingan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Sudah mulai saling membusuk-busuki lawan," kata dia.

Baca juga: Jokowi Disebut Sudah Beri Masukan ke Megawati soal Capres 2024 Usungan PDI-P

Sementara, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, sulit untuk mengetahui motif di balik pelaporan ini.

Namun, menurut dia, motif pelaporan antara satu figur dengan yang lain berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan.

"Pada prinsipnya kita tidak pernah tahu apa motif laporannya. Tapi yang jelas dengan pelaporan ini, seakan-akan orang-orang yang saat ini dinilai sosok yang bagus, kredibilitasnya sedikit banyak dicoreng secara tidak langsung kredibilitas mereka ini," kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (9/1/2022).

Terkait pelaporan Ganjar misalnya, Adi menduga hal ini kuat kaitannya dengan Pilpres. Sebab, nama Ganjar kerap menduduki peringkat teratas sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024 dalam sejumlah survei.

Kasus yang dituduhkan ke Ganjar berupa dugaan korupsi e-KTP pun merupakan perkara lama.

Sementara, nama Ahok tak banyak disebutkan sebagai kandidat potensial di Pilpres. Sehingga, tak dapat dipastikan bahwa pelaporannya ke KPK berkaitan dengan motif politik 2024.

"Apa pun motifnya, apa pun tendensinya, saya membaca ini bagian dari upaya untuk menelanjangi bahwa orang-orang itu orang yang dianggap punya masalah hukum," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com