Bola Panas ke PDI-P dan Jokowi Usai Ahok, Ganjar, Gibran, dan Kaesang Dilaporkan ke KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Bola panas bergulir menyeret nama dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Baru-baru ini, keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Belum lama, dua elite PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga dilaporkan ke lembaga antirasuah, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

PDI-P mencurigai pelaporan ini berkaitan dengan agenda 2024. Sebagaimana diketahui, 2024 menjadi tahun politik digelarnya pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif secara berbarengan.

Lantas, adakah imbas rangkaian pelaporan ini terhadap Jokowi dan PDI-P?

Pelaporan Gibran dan Kaesang

Pelapor Gibran dan Kaesang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga aktivis '98, Ubedilah Badrun.

Ubedilah mengatakan, laporan ini terkait dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Menurut dia, pada tahun 2015 ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nilai Rp 7,9 triliun.

Namun, dalam prosesnya, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp 78 miliar.

"Itu terjadi pada Februari 2019 setelah anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM," kata Ubedilah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/1/2022).

Menurut Ubedilah, dugaan KKN sangat jelas melibatkan Gibran, Kaesang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan ventura.

"Dua kali diberikan kucuran dana. Angkanya kurang lebih Rp 99,3 miliar dalam waktu yang dekat. Dan setelah itu kemudian anak presiden membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya juga cukup fantastis, Rp 92 miliar,” ujarnya.

“Dan itu bagi kami tanda tanya besar, apakah seorang anak muda yang baru mendirikan perusahaan dengan mudah mendapatkan penyertaan modal dengan angka yang cukup fantastis kalau dia bukan anak presiden," kata dia.

Ubedilah pun meminta KPK memanggil Presiden Jokowi guna menjelaskan keterkaitan dua anaknya dalam dugaan perkara ini.

Merespons pelaporan ini, Gibran mengaku tak tahu menahu. Namun demikian, ia mengaku siap jika diperiksa dan dipanggil KPK mengenai laporan tersebut.

"Korupsi apa. Pembakaran hutan. Nanti takon Kaesang wae (tanya Kaesang saja). Iya, silakan dilaporkan saja. Kalau salah, ya kami siap," kata Wali Kota Solo itu kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah, Senin (10/1/2022).

"Belum ada pemberitahuan. Iya, dicek saja kalau ada yang salah silakan dipanggil. Salahnya apa ya dibuktikan," lanjut putra sulung Jokowi itu.

Dilaporkannya Ganjar dan Ahok

Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI-P Ganjar Pranowo sudah lebih dulu dilaporkan ke KPK.

Ganjar dilaporkan oleh Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi (PNPK) Adhie Massardi terkait kasus lama, yakni dugaan korupsi proyek e-KTP. Pelaporan itu pun telah direspons Ganjar.

"Aku kudu ngomong opo yo (aku harus ngomong apa ya)," katanya sebagaimana diberitakan Kompas.com, Jumat (7/1/2022).

Pelaporan Ganjar itu berbarengan dengan dilaporkannya Ahok ke lembaga antirasuah. Oleh PNPK, Ahok dilaporkan atas sejumlah dugaan kasus koripsi seperti lahan RS Sumber Waras, lahan Cengkareng, kasus lahan Taman BMW, kasus dana CSR, hingga reklamasi Teluk Jakarta.

Ahok sendiri enggan banyak berkomentar mengenai laporan ini. Saat dihubungi Kompas.com, Ahok hanya melemparkan sejumlah tautan berita yang menyebut sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi sudah selesai disidangkan.

"Terima kasih atas infonya. Monggo (mengirimkan tautan pemberitaan terkait kasus-kasus yang dilaporkan PNPK). Sudah pernah diperiksa semua," kata Ahok melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Kamis (6/1/2022).

Terkait kasus pembelian lahan RS Sumber Waras tahun 2016 misalnya, Ahok mengatakan, KPK pada era kepemimpinan Ketua Agus Raharjo telah memastikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum atas kasus itu.

Kemudian, terkait dugaan korupsi lahan Cengkareng, kata Ahok, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak permohonan praperadilan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait kasus itu.

Respons PDI-P

PDI-P pun telah angkat bicara terkait hal ini. Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menduga, pelaporan ini untuk kepentingan politik jelang 2024.

"Kami mensinyalir hal itu tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka pilpres 2024 yang akan datang," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (7/1/2022).

"Karena menjelang tahun politik lalu ada yg menggunakan hal tersebut sebagai ya isu-isu politik," tuturnya.

Menurut Hasto, sejumlah kasus korupsi yang disangkakan pada Ahok sudah selesai di persidangan. Oleh karenanya, kata dia, PDI-P tidak ambil pusing dengan pelaporan tersebut.

Kendati demikian, lanjut Hasto, partainya tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Termasuk jika ada pihak-pihak yang hendak melaporkan dugaan pelanggaran pejabat, termasuk kader partai.

Elektabilitas dan agenda politik 2024

Menanggapi rangkaian pelaporan ini, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai bahwa hal itu sedikit banyak akan berdampak pada elektabilitas PDI-P dan masing-masing figur.

Sebab, kata Ujang, sekalipun masih berupa laporan dugaan, masyarakat tidak suka dan tak menolerir tindak korupsi.

"Sedikit banyak, besar atau kecil akan berdampak pada elektabilitas PDI-P dan masing-masing figur tersebut," kata Ujang kepada Kompas.com, Selasa (11/1/2022).

Pelaporan Gibran dan Kaesang, menurut Ujang, juga akan berimbas pada kepercayaan publik terhadap Jokowi. Apalagi mengingat dinamika politik dan situasi negara yang sempat mengalami krisis akibat pandemi belakangan ini.

Ujang pun menduga pelaporan ini berkaitan dengan agenda politik di tahun 2024.

"Semua itu berujung untuk kepentingan Pilpres, Pileg, dan Pilkada. Sudah mulai saling membusuk-busuki lawan," kata dia.

Sementara, analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai, sulit untuk mengetahui motif di balik pelaporan ini.

Namun, menurut dia, motif pelaporan antara satu figur dengan yang lain berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan.

"Pada prinsipnya kita tidak pernah tahu apa motif laporannya. Tapi yang jelas dengan pelaporan ini, seakan-akan orang-orang yang saat ini dinilai sosok yang bagus, kredibilitasnya sedikit banyak dicoreng secara tidak langsung kredibilitas mereka ini," kata Adi kepada Kompas.com, Minggu (9/1/2022).

Terkait pelaporan Ganjar misalnya, Adi menduga hal ini kuat kaitannya dengan Pilpres. Sebab, nama Ganjar kerap menduduki peringkat teratas sebagai calon presiden potensial di Pilpres 2024 dalam sejumlah survei.

Kasus yang dituduhkan ke Ganjar berupa dugaan korupsi e-KTP pun merupakan perkara lama.

Sementara, nama Ahok tak banyak disebutkan sebagai kandidat potensial di Pilpres. Sehingga, tak dapat dipastikan bahwa pelaporannya ke KPK berkaitan dengan motif politik 2024.

"Apa pun motifnya, apa pun tendensinya, saya membaca ini bagian dari upaya untuk menelanjangi bahwa orang-orang itu orang yang dianggap punya masalah hukum," kata dia.