Kompas.com - 06/01/2022, 11:36 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat pemantauan simpanan kas daerah di perbankan yang diselenggarakan pada Rabu (22/12/2021). Dokumen Pusat Penerangan KemendagriMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam rapat pemantauan simpanan kas daerah di perbankan yang diselenggarakan pada Rabu (22/12/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah tetap mengutamakan program pengendalian pandemi Covid-19 di tahun 2022.

Tito menegaskan, pengendalian pandemi merupakan kunci terhadap perbaikan ekonomi di daerah sehingga dapat mencapai target pendapatan daerah.

"Yang paling utama sekali adalah pengendalian pandemi, karena kendali pandemi ini menjadi kunci bagi kita semua untuk bisa mencapai target pendapatan sekaligus untuk membuat dan mengeksekusi program sesuai dengan rencana belanja," kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring, Evaluasi Program, dan Kegiatan Strategis Provinsi Lampung di Mahan Agung, Bandar Lampung, dikutip dari keterangan pers, Kamis (6/1/2022).

Baca juga: Mendagri: Mikro Lockdown itu Intinya Penerapan PPKM Mikro

Menurut Tito, bakal sulit bagi daerah mencapai target pendapatan dan target belanja jika pandemi tak terkendali.

Dalam kesempatan itu, ia pun menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung karena semua indikator penanganan pandemi, seperti tingkat keterisian rumah sakit dan rasio kasus positif, tampak relatif baik. Cakupan vaksinasi Covid-19 juga sudah di atas 70 persen.

Namun, dia mengatakan, kondisi ini tidak boleh membuat pemerintah lengah.

"Saya menyampaikan kepada bapak gubernur, bapak dan ibu bupati/walikota supaya tidak boleh lengah. Kenapa? Karena kita sedang menunggu masa yang sangat penting, yaitu setelah Natal dan tahun baru. Kita lihat dua minggu ke depan, mudah-mudahan secara nasional tidak terjadi lonjakan signifikan, termasuk Lampung juga tetap bisa landai," ucapnya.

Tito menuturkan, kurun waktu dua minggu setelah Natal dan tahun baru merupakan masa yang sangat penting.

Baca juga: Mendagri Izinkan Kepala Daerah Tahan Tunjangan Kinerja ASN yang Belum Divaksin Covid-19

Ia pun berharap, dengan cakupan vaksinasi nasional yang sudah tinggi, kasus Covid-19 tidak melonjak tajam.

Di saat yang sama, Tito meminta kepala daerah untuk menyiapkan skenario terburuk andai terjadi lonjakan kasus di tanah air, khususnya karena munculnya varian baru yaitu Omicron.

Tito meminta pemerintah daerah menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan, pengobatan, dan tenaga kesehatan.

"Kita belum paham karakter daripada Omnicron, mudah-mudahan bisa dinetralisir betul oleh antibodi kita," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Pasca-Pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu, Sekjen Tegaskan Golkar Solid di Bawah Airlangga

Nasional
Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Dirut RSCM: Biaya Perawatan Pasien Diduga Hepatitis Akut Ditanggung BPJS Kesehatan

Nasional
Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Polri Libatkan Traffic Accident Analysis Usut Kecelakaan Bus di Tol Surabaya-Mojokerto

Nasional
PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

PDI-P Sebut Tak Perlu Umumkan Koalisi karena Bisa Usung Capres Sendiri

Nasional
Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Sekjen Golkar Harap Parpol Lain Bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu

Nasional
Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Ingatkan Menteri Tak Sibuk Manuver Capres 2024, Pimpinan Komisi II: Kerjalah Bantu Presiden

Nasional
Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Oditur Militer Beberkan Mengapa Alasan Kolonel Priyanto Mengaku Panik Tak Masuk Akal

Nasional
Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Menag: BPIH Lebih Besar dari Bipih, Jemaah Haji Bayar Rp39,9 Juta

Nasional
Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Menag: Pemerintah Menyubsidi Jemaah Agar Biaya Haji Lebih Ringan

Nasional
Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Membaca Bayangan Peta Koalisi Pilpres 2024 dalam Dominasi Kuasa PDI-P

Nasional
Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Soal Koalisi Indonesia Bersatu, Gerindra: Bukan Hal yang Perlu Diperdebatkan

Nasional
Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Waketum Gerindra Minta Koalisi Golkar PAN PPP Jangan Dipertentangkan

Nasional
PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

PP Muhammadiyah Sesalkan UAS Tak Diizinkan Masuk, Tuntut Penjelasan ke Singapura

Nasional
Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Uji Materiil UU Otsus, Ahli Presiden Pertanyakan Kedudukan Hukum Majelis Rakyat Papua

Nasional
Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Mengenal PPS dan KPPS, dari Sejarah hingga Tugas dalam Pemilu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.