Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Azis Syamsuddin Tantang Saksi Sumpah Mubahalah, Ini Kata KPK

Kompas.com - 14/12/2021, 10:29 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak pernah mengenal sumpah mubahalah.

Hal itu, disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons pernyataan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang mengajak saksi bernama Agus Susanto untuk bersumpah Mubahalah.

Azis menilai, sopir mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju itu memberikan pengakuan yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

“Tentu terdakwa punya hak untuk membantah keterangan saksi tersebut. Akan tetapi, sumpah mubahalah tidak dikenal dalam sistem hukum acara pidana kita,” ujar Ali, melalui keterangan tertulis, Selasa (14/12/2021).

Baca juga: Sidang Dugaan Suap Azis Syamsuddin, Hakim Pertanyakan Keterangan Saksi

“Apa yang saksi sampaikan itulah yang ia ketahui, terlebih saksi juga sudah disumpah dihadapan majelis hakim,” kata dia.

Kendati demikian, ujar Ali, tim Jaksa KPK akan menghadirkan saksi-saksi lainnya untuk membuktikan apa yang sudah dilakukan Azis Syamsuddin terkait dugaan suap penanganan perkara yang menjeratnya.

“Tim jaksa KPK akan membuktikan dakwaannya dengan kembali menghadirkan para saksi lainnya pada persidangan berikutnya,” ucap Ali.

“Kami sangat yakin dengan alat bukti atas dugaan perbuatan terdakwa,” tutur dia.

Dalam perkara ini, Azis diduga menjadi pihak yang mengenalkan Robin dengan mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

“Pada tanggal 6 April 2021, saudara datang ke tempat saya, menemui saya kemudian mengambil sertifikat, dan Anda sampaikan bahwa saya sudah menunggu Anda,” tutur Azis dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/12/2021).

Kemudian Agus menjawab pertanyaan Azis bahwa keterangannya itu benar.

Sebelumnya Agus menyampaikan bahwa ia diminta Robin untuk mengambil sertifikat milik Rita Widyasari meski ia sendiri tidak melihat secara fisik sertifikat itu.

“Benar? Yakin Anda? Anda bersedia bersumpah bersama-sama Mubahalah?,” cecar Azis.

Menanggapi hal itu, Agus menuturkan berani disumpah.

“Saya berani bersumpah karena dasar perintah Pak Robin bahwa Pak Azis menunggu,” jawab Agus.

Azis menimpali pernyataan Agus, ia menegaskan tidak bertanya soal perintah Robin.

Sebab menurut Azis, ia tidak pernah bertemu dan menunggu Agus di rumah dinasnya, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan.

“Saya tidak bertanya perintah Pak Robin. Anda di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini menyampaikan bahwa saya sudah menunggu di teras,” kata Azis.

“Faktanya memang di Teras,” ungkap Agus.

Kemudian Azis menyatakan keberatan dengan keterangan Agus tentang perkenalannya dengan Robin.

Dalam persidangan, Agus menceritakan ia diminta Robin untuk menjadi sopir pasca mengurus perpanjangan Surat izin Mengemudi (SIM) tahun 2020 di Tangerang.

Azis merasa bahwa keterangan Agus janggal karena Robin bukan anggota Polri yang mengurus SIM.

“Dari keterangan saksi saya keberatan. Ada beberapa (keterangan) yang saya akui, tapi keterangan yang lainnya saya mengajak dia bersumpah secara Mubahalah kepada saya,” sebut Azis.

Baca juga: Tak Terima dengan Pengakuan Saksi, Azis Syamsuddin Tantang Sumpah Mubahalah

“Karena ini mempertaruhkan anak dan istri saya, saudara saksi,” pungkasnya.

Diketahui Azis diduga memberi suap senilai total Rp 3,5 miliar untuk Robin dan Maskur Husain untuk mengurus perkara yang ditangani KPK. Suap itu diberi Azis bersama Kader Partai Golkar Aliza Gunado.

Dugaan jaksa, Azis dan Aliza memberi suap agar namanya tidak terseret dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Lampung Tengah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Sekjen PDI-P: Banyak Pengurus Ranting Minta Pertemuan Megawati-Jokowi Tak Terjadi

Nasional
Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Bisa Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Hakim Perempuan, Ketua MA Apresiasi Penyelenggaraan Seminar Internasional oleh BPHPI

Nasional
Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Jelang Pemberangkatan Haji, Fahira Idris: Kebijakan Haji Ramah Lansia Harap Diimplementasikan secara Optimal

Nasional
Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Anies Tak Mau Berandai-andai Ditawari Kursi Menteri oleh Prabowo-Gibran

Nasional
PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

PKS Siapkan 3 Kadernya Maju Pilkada DKI, Bagaimana dengan Anies?

Nasional
Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Anies Mengaku Ingin Rehat Setelah Rangkaian Pilpres Selesai

Nasional
Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Koalisi Gemuk Prabowo-Gibran ibarat Pisau Bermata Dua

Nasional
Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Tawaran Posisi Penting untuk Jokowi Setelah Tak Lagi Dianggap Kader oleh PDI-P

Nasional
Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com