Kompas.com - 06/12/2021, 10:55 WIB
Wakil Ketua Sementara MPR RI Hillary Brigitta Lasut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2019). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Sementara MPR RI Hillary Brigitta Lasut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut membatalkan permohonan bantuan pengamanan atau ajudan dari TNI AD dengan mengirim surat kepada Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

"Saudari Hillary Brigitta Lasut sudah menarik dan membatalkan surat permohonannya melalui Surat Nomor : 125/S.E./DPR-RI/HBL/ XII/2021 tertanggal 3 Desember 2021," kata Kepala Dinas Penerangan AD Brigjen (TNI) Tatang Subarna dalam keterangan tertulis, Senin (6/12/2021).

Melalui surat itu, Hillary menyatakan menarik kembali surat permohonan penugasan anggota TNI AD sebagai ajudan pribadi serta menyatakan pembatalan atas permohonan tersebut.

Anggota termuda DPR itu pun menyampaikan maaf atas permohonan bantuan pengamanan dari TNI AD yang menjadi ramai di media massa.

Baca juga: Kritik Hillary Lasut, Formappi:Manfaatkan Relasi untuk Kepentingan Pribadi

Ia berharap, hal itu tidak mengganggu kerja sama antara TNI AD dan Komisi I DPR, khususnya dengan  kelompok Fraksi Nasdem.

"Kami memohon maaf dan semoga hal tersebut tidak menjadi hal yang dapat mengganggu kerja sama yang baik selama ini antara TNI AD dan Komisi I PR RI khususnya dengan kelompok Fraksi Partai Nasdem," tulis Hillary dalam surat tersebut.

Sebelumnya, Hillary mengaku mengirimkan surat kepada KSAD untuk meminta ajudan atau bantuan pengamanan dari TNI.

Politikus Partai Nasdem itu menjelaskan, ia memilih bantuan pengamanan dari TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk keadaan darurat.

Baca juga: Anggota DPR Hillary Lasut Minta Ajudan dari TNI, Dudung: Tidak Akan Saya Penuhi


Ia menuturkan, pekerjaannya sebagai wakil rakyat tak lepas dari ancaman dari rasa khawatir karena mesti mengutarakan pendapat dan suara rakyat yang terkadang berbeda haluan dengan kepentingan sebagian golongan kuat.

"Kalau ditanya kenapa, jujur saya harus mengakui cukup tidak mudah untuk menjadi seorang perempuan, berusia 20-an dan belum menikah, khususnya di dunia politik yang dinamis dan tidak tertebak," ujar Hillary.

Sementara Dudung menyatakan tidak akan memenuhi permintaan Hilary .

"Tidak akan saya penuhi," tegas Dudung melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (3/12/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.