Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakil Ketua MPR Sementara Hillary Brigitta Akui Kesulitan Pimpin Sidang Paripurna

Kompas.com - 02/10/2019, 15:06 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI sementara Hillary Brigitta Lasut mengakui dirinya kesulitan memimpin Sidang Paripurna MPR RI.

Ia mengatakan, tak mudah mengatur sidang yang dihadiri oleh ratusan anggota dewan yang memiliki keinginan dan kepentingan masing-masing.

"Tidak mudah ternyata mengatur orang 500 orang dengan keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda," kata Hillary di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: Abdul Wahab Dalimunte Gantikan Sabam Sirait Pimpin Sidang Paripurna ke-2 MPR

Hillary mengatakan, terkait polemik yang sempat terjadi di Sidang Paripurna MPR, ia mengingatkan seluruh anggota dewan untuk mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi.

"Sehingga nanti saya berharap di parlemen ke depannya bisa sama-sama merefleksi kepada diri sendiri, untuk juga menyakinkan kepada masyarakat bahwa kita ini ada membuat restorasi dan revolusi perubahan," ujarnya.

Hillary mengatakan, dalam Sidang Paripurna MPR ke-2 anggota dewan yang tidak hadir lebih setengah dari total jumlah anggota yaitu 711 anggota.

Baca juga: Sidang Paripurna Ke-2 MPR Dihujani Interupsi hingga Diskors

Menurut dia, ketidakhadiran anggota tersebut juga terjadi pada periode sebelumnya, sehingga wajar apabila citra DPR di mata masyarakat menjadi buruk.

"Setelah kuorum (Sidang Paripurna MPR), masih banyak yang datang mungkin mereka sekedar terlambat tapi memang tidak full semua yang datang. Dan menurut saya adalah hal yang wajar kalau kemarin citra DPR mungkin (buruk) di tengah masyarakat karena masyarakat melihat dari absensi dan dari kehadiran," tuturnya.

Kendati demikian, Hillary berpendapat, kemungkinan anggota DPR yang tidak hadir memiliki tugas-tugas di luar DPR dan bisa saja sengaja tidak ingin menghadiri Sidang Paripurna.

Baca juga: Baru Sehari Dilantik, 335 Anggota DPR dan DPD Tak Hadiri Sidang Paripurna

"Itu lah mengapa sejak awal masyarakat harus bisa menilai dan menakar potensi calon legislatif ya," imbuhnya.

Sebelumnya, hampir setengah anggota DPR dan DPD tak menghadiri sidang paripurna MPR, Rabu (2/10/2019).

Dari 711 anggota DPR dan DPD, hanya 376 anggota yang hadir berdasar absensi yang dibacakan saat pembukaan sidang.

Baca juga: MPR Gelar Paripurna Pemilihan Pimpinan Hari Ini

Artinya 335 anggota lainnya tidak hadir. Padahal mereka baru saja dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPR dan DPD pada Selasa (1/10/2019) kemarin.

Bahkan satu pimpinan sementara MPR, Sabam Sirait, yang harusnya memimpin jalannya sidang, juga ikut absen.

Akhirnya sidang hanya dipimpin oleh satu pimpinan, yakni Hillary Brigitta Lasut.

Hal itu membuat perdebatan terkait keabsahan sidang. Akhirnya sidang sempat diskors sementara untuk melakukan rapat konsultasi antar fraksi.

Kompas TV Sidang paripurna akan berlanjut dengan agenda Pemilihan Pimpinan MPR. Tak nikmati bulan madu, sembari menyusun alat kelengkapan dewa. Manuver parlemen baru terkait Undang-Undang Investasi dinanti pebisnis. Kita bergabung dengan Jurnalis KompasTV Alfania Risky di Gedung DPR, Jakarta Pusat. #AnggotaDPR #Pengusaha #UUInvestasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com