Gabung Koalisi Pemerintah, Elektabilitas PAN Menguat Ungguli PKS dan Nasdem

Kompas.com - 04/12/2021, 14:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah mengatakan, elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) meningkat usai bergabung ke dalam koalisi pemerintah.

Hal itu berdasarkan survei yang digelar IPO pada periode 29 November hingga 2 Desember 2021.

"Pasca bergabungnya PAN ke koalisi pemerintah, elektabilitasnya terpantau meningkat mengungguli PKS dan NasDem," ujar Dedy dalam diskusi bertajuk "Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024" yang digelar secara daring, Sabtu (4/12/2021).

Dedy mengungkapkan, berdasarkan hasil survei PAN berhasil memperoleh angka keterpilihan sebesar 5 persen.

Sementara itu keterpilihan PKS 4,2 persen dan Nasdem 4,1 persen.

Dedy menjelaskan, posisi ini konsisten dengan perolehan hasil survei pada periode Agustus 2021 yang lau, di mana partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu berhasil berada di posisi 7 dengan 5,8 persen dan PKS 4,9 persen.

Baca juga: Survei IPO: Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Hukum Hanya 39 Persen

Sementara itu, Nasdem sebelumnya masih lebih unggul dari PAN yakni sebesar 7,8 persen.

“Memang terlihat menarik mengamati fluktuasi PKS dan Nasdem, mengingat mereka tergeser posisi yang sebelumnya cukup baik dan kini menurun. PAN sendiri sejak bergabung koalisi pemerintah terlihat signifikan merangkak naik," jelas Dedy.

Menurutnya, posisi PAN dalam persepsi publik terkait keterpilihan jika Pemilu dilaksanakan hari ini tidak lagi mengagetkan.

Pasalnya temuan pergerakan elektabilitas PAN mulai terlihat sejak survei periode sebelumnya.

Hal ini diyakini karena PAN berhasil memperkuat jaringan pemilih di tingkat bawah

“Jika membandingkan popularitas PAN di ruang siber, perbincangan media sosial, mungkin tidak signifikan, tetapi fakta di tingkat bawah dan dalam sebaran nasional, PAN cukup disukai dan dipilih," kata Dedy.

Sehingga, dia menyimpulkan, PAN berhasil melakukan konsolidasi pemilih di tingkat bawah

Baca juga: Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot.

Meskipun minim publikasi dan tidak seramai parpol lain dalam promosi politik, PAN tetap mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

“Ini penanda baik, bahwa parpol yang populer karena promosi politik di ruang maya dan udara, masih dapat diimbangi secara signifikan oleh parpol yang lakukan kerja langsung di masyarakat, pelibatan publik dalam aktifitas politik diperlukan guna meneguhkan elektabilitas," jelas Dedy.

Lebih lanjut dia menuturkan, jika parpol ingin dikenal dan disukai publik, setidaknya perlu lakukan tiga hal.

Ketiganya yakni harus punya gagasan dan ide yang mudah dipahami, terlibat dan melibatkan publik dalam agenda politik, serta menjalankan program pertanggungjawaban sosial politik.

"Fokus pada promosi politik saja hanya akan membuat Parpol terkenal, tetapi belum tentu mendapatkan konversi keterpilihan dan kesukaan," tambahnya.

Adapun survei terbaru IPO ini mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional dalam skala nasional dan berdasarkan data pada survei sebelumnya (Periode Maret 2020, Agustus 2020, April 2021 dan Agustus 2021).

Dengan teknik ini setiap anggota populasi (responden) miliki peluang setara untuk dipilih atau tidak menjadi responden.

Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample dan pengujian metode pra-research.

Dalam melakukan survei, peneliti menentukan sejumlah Desa untuk menjadi sampel. Yang mana setiap desa terpilih ditentukan secara acak –menggunakan random kish grid paper– sejumlah 5 rukun tetangga (RT), pada tiap RT dipilih 2 keluarga (KK).

Pada setiap keluarga dipilih 1 responden (Rs) dengan pembagian lelaki untuk kuesioner ganjil, perempuan untuk genap, total responden lelaki dan perempuan pada pembagian 50:50 persen.

Pada tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak, ini dimungkinkan tidak ada penentuan responden berdasarkan opini surveyor.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2.50 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Bongkar Data Pemerintah Tak Akurat, Rieke Diah Pitaloka Raih Gelar Doktor Ilmu Komunikasi UI

Nasional
Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Draf RKUHP, Pemerintah Usul Cabut Aturan Kepala Desa Bisa Adukan Pasangan Kumpul Kebo

Nasional
Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Begini Ragam Cara Teroris di Indonesia Kumpulkan Dana untuk ISIS

Nasional
Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Pemerintah Usul Aborsi Tak Dipidana jika Darurat Medis dan Hamil Akibat Perkosaan

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Kemenhub Paling Banyak

Nasional
BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

BKN Ungkap Alasan Ratusan CPNS Mengundurkan Diri: Gaji Terlalu Kecil Sehingga Hilang Motivasi

Nasional
Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Mahasiswa yang Ditangkap Densus karena Jadi Simpatisan ISIS Terancam 5 Tahun Penjara

Nasional
MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

MA Diminta Pecat Hakim PN Rangkasbitung yang Tersandung Kasus Narkoba, Tak Perlu Tunggu Proses Hukum

Nasional
40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

40 Petani di Bengkulu Dibebaskan, PP Muhammadiyah: Saatnya Pemerintah Memihak Rakyat Bawah

Nasional
Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Profil Adam Malik, Wartawan yang Jadi Wakil Presiden Ke-3 RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.