Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Politracking: 59,3 Persen Publik Setuju Jokowi Lakukan Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 25/10/2021, 12:00 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Lembaga Survei Poltracking Indonesia melakukan survei nasional terkait kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengungkapkan, banyak masyarakat ingin Jokowi melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

“Lebih kurang 59,3 persen, ini kalau dibulatkan 60 persen, setuju harus ada reshuffle kabinet,” kata Hanta dalam konferensi pers virtual, Senin (25/10/2021).

Baca juga: Dua Tahun Kabinet Indonesia Maju, Ucapan Terimakasih Pemerintah dan Isu Reshuffle

Hanta menambahkan, ada 32, 8 persen responden tidak setuju dilakukan reshuffle kabinet. Sedangkan, 7,9 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

“Sisanya 32,8 persen tidak setuju untuk dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet,” ucapnya.

Menurut dia, Presiden memiliki berbagai instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap para pembantunya di antaranya dari evaluasi publik, evaluasi teknokratik, dan evaluasi politik.

Hanta mengatakan, evaluasi publik bisa terlihat melalui hasil survei.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Polttracking Indonesia pada periode 3-10 Oktober 2021, sebanyak 67,4 persen responden merasa puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf.

Baca juga: 2 Tahun Jokowi-Maruf, Perjalanan Kabinet Indonesia Maju dan Peluang Reshuffle Setelah PAN Merapat

Selanjutnya, sebanyak 55,8 persen publik merasa puas, sedangkan 35 persen lainnya tidak puas dengan kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin di bidang ekonomi.

Terkait bidang kesehatan, Hanta menyampaikan, sekitar 60 persen publik merasa puas, sedangkan masih ada 27,9 persen publik merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah.

Lebih lanjut, di bidang pendidikan, Hanta menyebut sebanyak 58 persen publik merasa puas dengan kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin, sedangkan sebanyak 31,2 persen merasa tidak puas.

Baca juga: Tepis Isu Reshuffle, Istana Sebut Kabinet Saat Ini Solid

Selanjutnya, di aspek penegakan hukum, sebesar 52, 8 persen responden merasa puas, namun masih ada 32,3 persen publik merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi dan Ma’ruf.

Survei ini dilakukan Poltracking Indonesia terhadap 1.220 responden dengan usia di atas 17 tahun yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia.

Survei ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error +/- 2.8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com