Penuhi Hak atas Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak yang setara dalam mengakses pekerjaan.

Padahal, hak memperoleh pekerjaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Anggota Komisi IX DPR Alifudin mengatakan, dalam UU Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

"Dalam aturan pun sudah jelas mengenai pekerjaan bagi penyandang disabilitas pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada bagian keempat mengenai pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi," kata Alifudin, dalam keterangan pers, Jumat (3/12/2021).

Baca juga: HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta Kementerian Ketenagakerjaan untuk menindak perusahaan yang tidak menjalankan ketentuan tersebut.

"Menurut saya belum seluruh perusahaan, maka kementerian terkait harusnya bertindak tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan," ujarnya.

Alifudin menekankan, pemenuhan hak difabel harus ditanggapi serius. Ia berharap tidak ada lagi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Terutama, hal itu harus diwujudkan dalam pemberian kerja, syarat dan aturan untuk menjadi pekerja, hingga fasilitas atau sarana prasarana kantor yang berkeadilan.

Berdasarkan Pasal 11 UU Nomor 8/2016, penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.

UU tersebut juga mewajibkan pemerintah dan swasta mempekerjakan sekurang-kurangnya dua persen dari keseluruhan karyawan adalah penyandang disabilitas.

Baca juga: Rekrutmen Diskriminatif, Banyak Penyandang Disabilitas Tak Diterima Kerja