HWDI Ungkap Banyaknya Hambatan Penyandang Disabilitas Akses Layanan Bantuan Hukum

Kompas.com - 23/04/2021, 12:40 WIB
Ilustrasi difabel FreepikIlustrasi difabel

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi Sulawesi Selatan, Maria Un mengungkapkan sejumlah hambatan yang kerap dialami para penyandang disabilitas dalam mengakses layanan bantuan hukum.

Hambatan utama adalah karena masih banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki pengetahuan yang memadai terkait dengan hukum serta kurangnya infromasi terkait pelayanan dan lembaga penyedia bantuan hukum.

"Termasuk di dalamnya informasi-informasi yang tersedia terkait dengan layanan hukum itu belum atau masih sangat sedikit yang bisa diakses oleh penyandang disabilitas," kata Maria dalam konferensi pers, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Pemerintah Sediakan Formasi CPNS Khusus untuk Lulusan Terbaik, Warga Papua, dan Penyandang Disabilitas

Kemudian, Maria menilai masih banyak penyedia layanan hukum yang belum ramah terhadap penyandang disabilitas, baik itu dari aspek pelayanannya ataupun sarana pelayanannya.

Ia juga menyatakan, sejumlah aparat penegak hukum masih belum sensitive terhadap penyandang disabilitas.

"Ini bisa saja dari petugasnya yang memang belum sensitifitas disabilitas atau juga terkait dengan sarana," ucapnya.

"Misalnya ruangan untuk menerima laporan itu ditempatkan atau berada di ruang di lantai 2 atau ruangannya yang sangat sempit sehingga selain tidak nyaman," kata Maria.

Baca juga: Banyak Pemda Belum Paham Pentingnya Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan

Selain itu, menurut Maria, fasilitas pelayanan bantuan hukum untuk para penyandang disabilitas masih kurang memadai.

"Tidak tersedianya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas seperti juru bahasa isyarat, kemudian pendamping disabilitas, fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh yang kemudian tidak bisa diaktifkan oleh disabilitas," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Muhammadiyah Sayangkan Ada Pertanyaan 'Bersedia Lepas Jilbab' dalam Tes Wawasan Kebangsaan KPK

Nasional
SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah Dibatalkan, Komnas HAM: Kami Hormati, tetapi...

Nasional
Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Nasional
UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

UPDATE: 4.538 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Bertambah 8 Orang

Nasional
157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

157 WNA China Masuk Indonesia, Begini Kata Kemenkumham

Nasional
Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Jadi Plt Ketum PKPI, Sunan Kalijaga: Saya Kaget Luar Biasa

Nasional
76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

76 Pekerja Migran Indonesia Berhasil Bebas Setelah Disekap Perusahaan di Kamboja

Nasional
Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Ketua DPR Tinjau Penerapan Larangan Mudik di 3 Provinsi

Nasional
Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Kemen PPPA Usul Agar Perempuan Lebih Banyak Terima Bantuan Presiden Usaha Mikro

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X