Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Kompas.com - 30/11/2021, 09:16 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj mengungkapkan, ia dan jajaran pengurus PBNU bakal menggelar rapat terkait tanggal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU, pekan ini.

Diketahui, Muktamar ke-34 NU yang hendak digelar di Lampung hingga kini belum diputuskan tanggal pelaksanaannya. Adapun jadwal pelaksanaan awalnya digelar pada 23-25 Desember 2021.

"Minggu-minggu ini kita akan adakan rapat dahulu bersama Jajaran kepengurusan PBNU," kata Said dalam keterangannya, Senin (29/11/2021).

Said enggan berspekulasi terkait penentuan ulang waktu Muktamar.

Sosok yang digadang-gadang bakal maju kembali sebagai calon Ketum PBNU ini memilih meninjau langsung kesiapan lokasi dan tuan rumah di Kompleks Ponpes Darussa'adah, Gunung Sugih, Lampung Tengah, Senin.

Said dalam keterangan tertulisnya, disebut hadir di lokasi pada pukul 17.00 WIB.

Baca juga: Ketua Panitia Dukung Saran 9 Kiai Sepuh Terkait Muktamar Ke-34 NU pada Januari 2022

Pada kesempatan itu, dia tak menampik apabila waktu pelaksanaan masih simpang siur alias belum ada keputusan definitif.

Ia juga sudah mendengar kabar yang sempat beredar bahwa Muktamar dilaksanakan 17 Desember hingga muncul desakan untuk diundur sampai Januari 2022.

“Pada intinya kita siap melakukan Muktamar. Kalau terkait tanggal dan hari kita belum tentukan. Makanya ini kita cek dulu kesiapannya. Yang Jelas kita siap mengadakan hajat NU ini,” ujar Said.

Disinggung soal kabar yang menyebut bahwa Muktamar bakal dilaksanakan pada 17 Desember 2021 sesuai arahan Rais 'Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Said berpandangan adanya keinginan itu sah-sah saja.

"Namanya juga memberikan pendapat dan opini," imbuh dia.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa yang jelas pekan ini pihaknya akan bermusyawarah dahulu untuk menentukan tanggal pasti pelaksanaan Muktamar.

Baca juga: Rais Aam Perintahkan Muktamar Ke-34 NU Digelar 17 Desember, Ini Respons Panitia

Sementara itu, Ketua Panitia lokal Ishomuddin saat disinggung kesiapannya mengatakan, pihaknya menunggu instruksi dan surat resmi dari PBNU.

"Kalau progres persiapan kita tetap jalan sesuai dengan agenda,” katanya.

Terkait progres pembangunan aula utama tempat dibukanya Muktamar, Ishom menjelaskan pihaknya akan sekuat tenaga mempercepat pembangunan.

"Mulai hari ini para pekerja akan lembur total untuk mengejar waktu penyelesaian," pungkasnya.

Diketahui, hingga kini tanggal pelaksanaan Muktamar ke-34 NU belum ditentukan.

Catatan Kompas.com, ada berbagai usulan tanggal pelaksanaan mulai dari 17 Desember hingga diundur pada Januari 2022.

Sebelumnya, Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar, telah menerbitkan surat perintah yang memerintahkan panitia agar segera mengambil langkah-langkah terukur untuk menyelenggarakan Muktamar ke-34 NU pada 17 Desember 2021.

Baca juga: 9 Kiai Sepuh Surati PBNU, Minta Muktamar Ke-34 Ditunda hingga Akhir Januari 2022

Ketua PBNU Saifullah Yusuf mengatakan, surat perintah tersebut menjadi dasar dan pijakan bagi PBNU lewat panitia pengarah dan panitia pelaksana untuk mempercepat pelaksanaan muktamar dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya.

Sementara, sembilan kiai sepuh berkirim surat ke PBNU untuk menunda pelaksanaan Muktamar ke-34 NU hingga akhir Januari 2022.

"Karena itu idealnya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah NU ke-96," demikian salah satu butir kesepakatan para kiai sepuh tersebut yang dikutip Kamis (25/11/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com