Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta Muktamar NU Tidak Gaduh

Kompas.com - 25/11/2021, 12:14 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pelaksanaan muktamar Nahdlatul Ulama (NU) tidak gaduh.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh NU di rumah dinas, Rabu (24/11/2021).

"Insya Allah Pak Wapres selalu mendoakan mudah-mudahan muktamar ini berjalan baik sesuai keputusan sehingga tidak ada kegaduhan, tidak ada ketidakamanan, tetap tenangn" ujar tokoh Mustasyar PBNU, KH Manarul Hidayat selepas pertemuan.

Baca juga: Ketika Rais Aam NU Me-nasakh Sekjen NU

Manarul mengatakan, Ma'ruf juga memberikan nasihat agar muktamar yang akan digelar dapat berjalan baik dan damai.

Ma'ruf sangat berharap agar pelaksanaan bermanfaat bagi NKRI, selain maslahat untuk seluruh warga NU.

"Karena NU mengedepankan akhlakul kharimah, didirikan para ulama, kiai, habaib, maka dalam muktamar pun tetap mengedepankan yaitu akhlakul kharimah," kata dia.

"Insya Allah kami sudah sepakat menyampaikan kepada umat apabila terjadi apa-apa, tetap akan konsultasi dan menyerahkan kepada PBNU," ucap Manarul.

Ia mengatakan, pertemuan dengan Ma'ruf tersebut juga selain untuk bersilaturahmi juga mendoakan agar Wapres Ma'ruf sehat dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Baca juga: PWNU Desak Muktamar Ke-34 NU Dimajukan Jadi 17-19 Desember 2021

Dia juga memastikan bahwa Wapres Ma'ruf tidak ikut campur dalam urusan pelaksanaan muktamar tersebut.

Wapres Ma'ruf telah menyerahkan sepenuhnya terkait hal itu kepada NU sendiri.

"Oleh karena itu kami akan berusaha menyampaikannya kepada umat. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com