Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/11/2021, 05:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) Imam Aziz mendukung saran dari sembilan kiai sepuh NU yang menilai muktamar sebaiknya diundur hingga Januari 2022.

Menurut Imam, persiapan panitia apabila Muktamar ke-34 NU digelar dalam waktu dekat tidak akan berjalan optimal.

"Kami akan lebih senang kalau diundur. Dari sisi persiapan juga memang mepet ya," kata Imam saat dihubungi, Jumat (26/11/2021).

Baca juga: 9 Kiai Sepuh Surati PBNU, Minta Muktamar Ke-34 Ditunda hingga Akhir Januari 2022

Ia melanjutkan, saat ini panitia harus membangun sejumlah infrastruktur di pondok pesantren. Menurut Imam, hal itu membuat panitia membutuhkan kerja keras.

Akan tetapi, pembangunan infrastruktur tersebut dirasa sangat sulit apabila Muktamar NU tidak diundur.

"Kalau misalnya itu bisa diundur ke Januari, kami bisa bernapas lega. Memang kalau tidak diundur, ini sangat berat bagi panitia. Ini kondisi yang dilaporkan panitia ke PBNU secara tertulis," ujar dia.

Lebih lanjut, Imam menginginkan persiapan yang lebih matang sebelum jadwal pelaksanaan muktamar ditetapkan oleh PBNU.

Baca juga: Rais Aam Perintahkan Muktamar Ke-34 NU Digelar 17 Desember, Ini Respons Panitia

Berdasarkan pandangannya, muktamar lebih cocok dilaksanakan pada Januari.

"Kami ingin persiapannya ini agak lebih matang lagi, dan insya Allah Januari itu cukup. Kami bisa agak bernapas lega sedikitlah istilahnya," imbuh dia.

Diberitakan, sembilan kiai sepuh berkirim surat ke PBNU ntuk menunda pelaksanaan Muktamar ke-34 NU hingga akhir Januari 2022.

Berdasarkan jadwal, seharusnya Muktamar ke-34 NU dilaksanakan pada 23 hingga 25 Desember 2021.

"Karena itu, idealnya Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama dilaksanakan pada akhir Januari 2022 bertepatan dengan Harlah ke-96 NU," demikian salah satu butir kesepakatan para kiai sepuh tersebut yang dikutip pada Kamis (25/11/2021).

Baca juga: Wapres Minta Muktamar NU Tidak Gaduh

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Jokowi Dinilai Coba Antisipasi PKB Jadi Motor Hak Angket

Nasional
Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com