Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2021, 09:15 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini independensi dan profesionalitas Majelis Hakim Mahkamah Agung (MA) akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum.

Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons pengajuan upaya hukum kasasi yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

"Kami meyakini independensi dan profesionalitas Majelis Hakim di tingkat MA, yang akan memutus perkara dengan seadil-adilnya dan mempertimbangkan seluruh aspek sesuai kaidah-kaidah hukum," ujar Ali melalui keterangan tertulis, Senin (29/11/2021).

Dengan pengajuan kasasi tersebut, lanjut Ali, perkara yang menjerat eks Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, ujar dia, tim Jaksa KPK akan menyusun kontra memori kasasi sebagai bantahan atas dalil dan argumentasi yang diajukan Edhy Prabowo.

Menurut Ali, korupsi merupakan extra ordinary crime yang telah memberikan dampak buruk yang nyata dirasakan masyarakat luas dan menghambat pemulihan ekonomi nasional.

Baca juga: Hukumannya Diperberat Jadi 9 Tahun Penjara, Edhy Prabowo Ajukan Kasasi

"Sehingga butuh komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya bersama pemberantasan korupsi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing," ucap dia.

Edhy Prabowo mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menjatuhkan pidana 9 tahun penjara.

Dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edhy mendaftarkan permohonan kasasi pada Rabu, 17 November 2021.

"Permohonan kasasi," tulis situs SIPP PN Jakarta Pusat yang dikutip, Jumat (26/11/2021).

Sebelumnya, hukuman Edhy Prabowo diperberat oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta di tingkat banding.

Majelis hakim PT DKI Jakarta menjatuhkan pidana penjara 9 tahun untuk Edhy.

“Menyatakan terdakwa Edhy Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dalam dakwaan alternatif pertama,” demikian bunyi amar putusan yang dikutip dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung (MA), Kamis (11/11/2021).

Selain pidana penjara, Edhy diwajibkan membayar denda Rp 400 juta yang dapat diganti pidana kurungan selama 6 bulan.

Baca juga: Putusan Edhy Prabowo Diperberat, Pukat UGM: Perspektif Sangat Bagus dari Majelis Hakim

Majelis hakim tingkat banding juga menetapkan pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan dipidana selama 3 tahun,” ucap hakim.

Selain itu, majelis hakim menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama yang mencabut hak politik Edhy selama 3 tahun.

Adapun putusan nomor 30/PID.TPK/2021/PT DKI itu dibacakan pada 1 November 2021 oleh hakim ketua Haryono bersama dengan dua hakim anggota, yaitu Reny Halida dan Branthon Saragih.

Dalam perkara ini, Edhy Prabowo dinilai terbukti menerima suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih benur lobster (BBL).

Edhy disebut terbukti menerima suap Rp 25,7 miliar dari para eksportir BBL. Di pengadilan tingkat pertama, Edhy divonis 5 tahun penjara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.