Putusan Edhy Prabowo Diperberat, Pukat UGM: Perspektif Sangat Bagus dari Majelis Hakim

Kompas.com - 12/11/2021, 21:12 WIB
Terdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo melambaikan tangan saat menunggu sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/6/2021). Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Menteri Perikanan dan Kelautan tersebut dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANTerdakwa kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster tahun 2020 Edhy Prabowo melambaikan tangan saat menunggu sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (29/6/2021). Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut mantan Menteri Perikanan dan Kelautan tersebut dengan hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp400 juta subsider 6 bulan kurungan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memperberat hukuman pidana mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Edhy Prabowo.

Tiga majelis hakim yaitu yang dipimpin hakim ketua Haryono, bersama dengan dua hakim anggota Reny Halida dan Branthon Saragih menambah hukuman Edhy menjadi 9 tahun penjara.

“Perspektif sangat bagus dari majelis hakim, tidak hanya korupsi menyebabkan kerugian negara tapi ancaman korupsi dapat melemahkan kedaulatan negara,” terang peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman pada Kompas.com, Jumat (12/11/2021).

Zaenur menjelaskan, pertimbangan hukum majelis hakim PT Jakarta sudah tepat.

Baca juga: ICW: Hukuman Edhy Prabowo Mestinya Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara

Pertama, korupsi berupa suap dalam ekspor benih benur lobster (BBL) dinilai melanggar aturan dari Kementerian KP.

Kedua, tindak pidana korupsi dinilai sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

“Karena dengan menerima suap di bibit lobster sangat mungkin kebijakannya telah dirancang untuk memperkaya diri sendiri. Sehingga membuka keran ekspor dimana Indonesia tidak menerima banyak manfaat,” ucapnya.

Terakhir Zaenur berharap pertimbangan dan putusan majelis hakim itu bisa menjadi contoh hakim yang lain dalam memberi putusan tindak pidana korupsi.

“Harusnya seperti ini melihat korupsi, bukan sekedar melihat kerugian dari hilangnya uang negara. Tapi negara ini dijual untuk mendapatkan keuntungan sendiri,” ucap dia.

Baca juga: Hukuman Edhy Prabowo Diperberat Jadi 9 Tahun, KPK: Artinya Hakim Sepandangan dengan Jaksa

Diketahui pada pengadilan tingkat pertama Edhy divonis 5 tahun penjara karena disebut terbukti menerima suap budidaya lobster dan ekspor BBL.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Kemenag: Total 4.674 Jemaah Berangkat Umrah Sejak Januari

Nasional
Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Tak Hanya Pasien Lansia dan Komorbid, Risiko Fatalitas Varian Omicron Juga Mengancam Anak-anak

Nasional
UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

UPDATE 23 Januari: 251.907 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR 9,22 Persen

Nasional
Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Golkar Janji Tak Akan Usung Capres Selain Airlangga di Pilpres 2024

Nasional
Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Cerita Pramono Anung tentang Megawati: Pernah Akan Pecat Kader yang Mau Interupsi Pidato SBY

Nasional
Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Golkar Akan Kerahkan Organisasi Sayap untuk Promosikan Airlangga

Nasional
UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

UPDATE 23 Januari: 18.891 Pasien Covid-19 di Indonesia Masih Jalani Isolasi

Nasional
Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Saling Sindir Anies-Giring, Pengamat: Politik Itu soal Perkelahian, Menegasi dan Membantah

Nasional
Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Guntur Soekarnoputra Ungkap Masa Kecil Megawati: Jago Main Bola

Nasional
UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

UPDATE 23 Januari: 2.925 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 27 Provinsi

Nasional
UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 23 Januari: 124.080.794 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

UPDATE 23 Januari: Bertambah 14, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 144.220 Jiwa

Nasional
UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

UPDATE 23 Januari: Bertambah 712, Jumlah Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.123.267

Nasional
UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Januari: Ada 4.470 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Pengamat: Anies Harus Berterimakasih ke Giring

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.