Kompas.com - 29/11/2021, 08:42 WIB
Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jawa Timur, Senin (18/10/2021). KOMPAS.COM/MOH. SYAFIÍKetua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa, di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas Jombang, Jawa Timur, Senin (18/10/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa mewajibkan para kadernya yang saat ini duduk menjadi anggota DPRD untuk kembali mencalonkan diri di pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.

Hal itu, dia sampaikan saat membuka acara Workshop DPRD Fraksi PPP, di Grandhotel Paragon, Jakarta, Minggu (28/11/2021).

“Kita persilahkan kepada para anggota DPRD PPP yang saat ini duduk untuk kembali maju menjadi Calon Legislatif (Caleg), dan menjadi nomor satu. Tetapi dengan syarat tidak ada konflik,” ucap Suharso.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas itu juga meminta agar setiap anggota DPRD sudah memiliki long list dalam suksesi pemilu 2024.

Sehingga, dari 1.059 anggota DPRD yang bertugas agar melipatkan kursi hingga mencapai target 3.000 kursi.

Baca juga: Dongkrak Elektoral untuk 2024, PPP Gelar Workshop Anggota DPRD Se-Indonesia

“Dari 1.059 ini wajib menjadi 3.000, kemudian mereka jika ada dapil yang kosong di daerah tetangganya tolong diisi,” kata Suharso.

Selanjutnya, ujar dia, DPP PPP akan menyiapkan perangkat untuk menunjang pemenangan pemilu 2024 di antaranya membantu pemenangan hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

“Mereka yang ditugaskan adalah orang yang bebas, merdeka dan independen. Sehingga mereka ditugaskan dengan netral,” kata Suharso.

Ketum PPP ini pun meminta kerja-kerja elektoral menjelang pemilu tidak dilakukan secara sembarangan. Tetapi, harus dilakukan secara berirama, berkelanjutan dan konsisten.

Dia memastikan, DPP PPP akan masuk untuk ikut membantu di semua Dapil guna memberikan pemahaman bagaimana berkampanye dengan mudah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Wapres Canangkan Ekosistem Global Halal Hub, Diharapkan Bantu UMKM Tembus Pasar Global

Nasional
Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Presidensi G20 Indonesia, Kementerian KP Usung Kesehatan Laut dan Perikanan Berkelanjutan

Nasional
Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Anggota DPR Sebut Isu HAM Belum Jadi Prioritas Pemerintah

Nasional
Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Mendagri Sebut Masih Ada Provinsi yang Tak Punya Mal Pelayanan Publik

Nasional
KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

KRI Teluk Bandar-KRI Teluk Penyu Dijual, Prabowo: Sudah Tak Layak Pakai, Banyak Keropos

Nasional
Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Singapura Masih Kuasai Sebagian FIR Indonesia, Ngabalin Beri Penjelasan

Nasional
DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

DPR Setujui Penjualan KRI Teluk Penyu dan Teluk Mandar karena Sudah Tak Laik Pakai

Nasional
Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Wapres Ingin Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Naik Kelas: Jangan Kerdil Terus

Nasional
Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Cerita Warga Dirujuk Pakai BPJS Kesehatan, Antre 10 Jam dan Harus Pindah-pindah Faskes

Nasional
Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Kemendagri Minta Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemda Segera Disusun

Nasional
KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

KPK Akan Hadirkan Eks Pramugari Garuda Siwi Widi di Sidang Eks Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Risma Lockdown Kantor Pusat Kemensos, 60 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.