Gus Halim Berupaya Perkuat Fungsi BUMDes sebagai Produsen dan Konsolidator

Lebih lanjut, Gus Halim mengatakan, geliat pemberdayaan ekonomi melalui BUMDes memberikan dampak besar terhadap status perkembangan desa di Provinsi Aceh.

Saat ini, imbuh dia, jumlah desa mandiri naik dari lima desa di 2015 menjadi 41 desa pada 2021. Begitu pula dengan desa maju yang berjumlah 105 desa pada 2015 menjadi 486 desa pada 2021.

Sementara itu, desa berkembang naik menjadi 3.621 pada 2021 dari sebelumnya hanya 1.226 desa pada 2015.

“Kategori desa tertinggal juga menurun drastis, dari 4.211 desa pada 2015, kini tinggal 2.155 pada 2021. Begitu juga desa sangat tertinggal, tinggal 193 dari sebelumnya sebanyak 963 di tahun 2015,” kata Gus Halim.

Baca juga: Gus Menteri Sebut Peralihan Desa Tertinggal ke Mandiri Sangat Mungkin Terjadi

Tak hanya itu, ia menyebut bahwa perkembangan pembangunan desa di Aceh juga ditunjang dengan terus naiknya dana desa.

Menurut Gus Halim, dana desa di Aceh meningkat sejak 2015 hingga 2021. Dana desa ini semula Rp 1,71 triliun pada 2015, lantas meningkat signifikan menjadi Rp 4,9 triliun pada 2021.

“Adapun total dana desa di Aceh dari 2015 hingga 2021 sebesar Rp 29,81 triliun. Anggaran tersebut dibagikan kepada 6.497 desa yang ada di Provinsi Aceh,” katanya.

Baca juga: Gus Halim Paparkan Penggunaan Dana Desa untuk Penanganan Stunting

Harapan Wapres Ma'ruf

Pada kesempatan yang sama, Wapres Ma'ruf Amin mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.

Dengan pemanfaatan teknologi digital, kata dia, pelayanan publik diharapkan bisa lebih efektif, efisien, cepat, dan responsif.

“Tujuan akhir dari pelayanan publik adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ma'ruf.

Kesejahteraan tersebut, lanjut dia, dapat dicapai dengan menyediakan tempat-tempat layanan untuk masyarakat yang dapat diakses melalui satu pintu.

Baca juga: Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Oleh karenanya, pendirian Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap kabupaten atau kota menjadi hal krusial.

Ma'ruf berharap, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kualitas sumber daya manusia (SDM) pun bisa terus ditingkatkan. 

Sebab, melalui SDM yang baik dan meningkat, pelayanan yang diberikan juga akan lebih optimal ke depannya.

“Saya berharap agar kualitas SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik terus meningkat, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik,” ujar Ma'ruf.

Baca juga: Ratakan SDM Kesehatan, Pemerintah Luncurkan Program Padinakes

Sebagai informasi, rakor tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika.

Selain mereka, hadir pula sejumlah staf khusus Wapres Ma'ruf, di antaranya Bambang Widianto, Masduki Baidlowi, Masykuri Abdillah, dan Lukmanul Hakim, hingga pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Aceh.