Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ratakan SDM Kesehatan, Pemerintah Luncurkan Program Padinakes

Kompas.com - 16/11/2021, 16:30 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah meluncurkan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) dalam rangka pemerataan sumber daya manusia (SDM) kesehatan.

Program tersebut diluncurkan oleh Menteri Koordiator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Senin (15/11/2021).

Menurut Menkes Budi, Padinakes merupakan program keberpihakan pemerintah untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada lulusan SMA atau sederajat yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) yang ingin mengabdi di bidang kesehatan.

“Program beasiswa kepada tenaga kesehatan vokasional ini dimaksudkan agar setelah lulus mereka bisa mengabdi kembali ke daerahnya masing-masing," kata Budi, dikutip dari siaran pers, Selasa (16/11/2021).

Budi mengatakan, Padinakes juga merupakan bagian dari upaya mengatasi tiga masalah kesehatan utama di Indonesia dalam transformasi sektor kesehatan.

Baca juga: Lewat Vaksin Merah Putih, Menkes Berharap Indonesia Kuasai Teknologi Pembuatan Vaksin

Ketiga masalah kesehatan yang dimaksud adalah jumlah, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan.

"Melalui Padinkes diharapkan permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut dapat diatasi sekaligus mewujudkan transformasi pada sektor kesehatan," kata dia.

Sebelumnya, Menko PMK Muhadjir Effendy menilai perlu ada revitalisasi pendidikan vokasi di bidang kesehatan.

Terlebih revitalisasi pendidikan vokasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas SDM.

Kemenkes ini memiliki banyak lembaga pendidikan vokasi di bidang kesehatan. Tapi tanggung jawabnya tidak hanya pada perguruan tinggi di bawah kementeriannya, harus juga bisa meng-cover seluruh perguruan tinggi kesehatan yang ada di kementerian lain,” kata dia.

Meskipun demikian, Muhadjir mengakui bahwa perlu ada kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk dapat merealisasikannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com