Nadiem Jelaskan Sanksi bagi Pelaku Kekerasan Seksual di Kampus

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim menegaskan, akan ada kategori sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Sanksi, lanjut Nadiem, akan diberikan mulai dari katagori ringan, sedang, dan berat seperti yang diatur dalam Permendikbud Ristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

“Enggak semua perilaku tadi atau bentuk kekerasan seksual tersebut sanksinya sama. Kita ada gradasi sanksi, mulai dari sanksi ringan yaitu formatnya seperti teguran tertulis atau pernyataan permohonan maaf yang sangat ringan, sampai dengan sanksi berat,” kata Nadiem di konferensi pers virtual, Jumat (12/11/2021).

Baca juga: Terbitkan Permendikbud PPKS, Nadiem Sebut Ada Kekosongan Aturan Kekerasan Seksual di Kampus

Nadiem menyebutkan, sanksi paling berat berupa pemberhentian sebagai mahasiswa atau pemberhentian dari jabatan dosen atau tenaga pendidik.

Menurut Nadiem, pelaku yang mendapatkan sanksi ringan dan sedang akan diwajibkan mengikuti program-program konseling.

Nantinya, laporan hasil konseling itu menjadi dasar bagi pimpinan perguruan tinggi untuk menerbitkan surat bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

“Dan pembiayaan program konseling dibebankan kepada pelaku,” tambah Nadiem.

Selain itu, perguruan tinggi juga akan dikenakan sanksi administratif apabila tidak melakukan proses PPKS ini sesuai dengan Permendikbud 30/2021 ini.

Perguruan tinggi bisa dikenakan sanksi administratif di antaranya terkait keuangan sampai dengan akreditasi.

“Kalau kita tidak melakukan ini, banyak kampus juga tidak akan merasakan urgensi dan keseriusan pemerintah untuk menangani kekerasan seksual seperti ini,” ujar dia.

Adapun, dalam Permendikbud Ristek 30/2021 yang diterbitkan pada 31 Agustus 2021 ini setidaknya mencatat 21 bentuk kekerasan seksual.

Baca juga: Nadiem: Permendikbud PPKS Dibuat Mengikuti Standar Nasional dan Internasional

Dari aspek pencegahan, permendikbud ristek ini meminta perguruan tinggi melakukan penguatan tata kelola pencegahan kekerasan seksual dengan membentuk Satuan Tugas PPKS.

Sementara terkait penanganan kasus kekerasan seksual, kampus memiliki kewajiban melakukan penanganan terhadap korban melalui mekanisme pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban.

Selanjutnya, pelaku kekerasan seksual dapat dikenakan sanksi, baik sanksi ringan, sedang, dan berat.