Tak Hadiri Pemeriksaan sebagai Saksi, Dua Ahli Ditjen Pajak Minta KPK Jadwalkan Ulang

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua ahli Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diagendakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan 2017, tidak hadiri agenda pemeriksaan.

Ahli bernama Arif Budiman dan Ariyanta meminta dijadwalkan ulang pemeriksaan untuk kasus yang menjerat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng, Wawan Ridwan.

“Keduanya memberikan konfirmasi pada tim penyidik untuk penjadwalan ulang,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis, Jumat (12/11/2021).

Perkara ini merupakan hasil pengembangan perkara yang menjerat mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak tahun 2016-2019 Angin Prayitno Aji.

Selain Angin Prayitno, KPK juga menetapkan Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak Dadan Ramdani dan kuasa wajib pajak Veronika Lindawati.

Baca juga: Periksa Eks Wali Kota Tanjungpinang, KPK Dalami Izin Kuota Rokok dan Minuman Beralkohol

Kemudian, tiga konsultan pajak yakni Ryan Ahmad Ronas, Aulia Imran Maghribi, dan Agus Susetyo sebagai tersangka.

Sedangkan Wawan ditetapkan tersangka bersama Fungsional Pemeriksa Pajak pada Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II Alfred Simanjuntak.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan, selaku Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Direktorat Jenderal Pajak, Wawan bersama-sama dengan Alfred atas perintah dan arahan khusus dari Angin melakukan pemeriksaan perpajakan untuk tiga wajib pajak.

"Dalam proses pemeriksaan tiga wajib pajak tersebut, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang agar nilai penghitungan pajak tidak sebagaimana mestinya dan tentunya memenuhi keinginan dari para wajib pajak dimaksud," ujar Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Tiga wajib pajak itu adalah PT Gunung Madu Plantations untuk tahun pajak 2016, PT Bank PAN Indonesia untuk tahun pajak 2016, dan PT Jhonlin Baratama untuk tahun pajak 2016 dan 2017.

Baca juga: KPK Dalami Peran Eks Gubernur Kepulauan Riau yang Setujui Usulan Bupati Apri Sujadi Terkait BP Bintan

Ghufron melanjutkan, atas hasil pemeriksaan pajak yang telah diatur dan dihitung sedemikian rupa, Wawan dan Alfred diduga telah menerima uang yang kemudian diserahkan kepada Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani.