KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tujuh pilot project desa peternakan terpadu berkelanjutan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama.
Tujuan program tersebut adalah untuk mengurangi impor daging, meningkatkan gizi masyarakat desa, mengatasi stunting, dan mengentaskan kemiskinan ekstrim.
“Ketujuh BUMDes Bersama itu terletak di tujuh kabupaten, yaitu Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim pada konferensi pers secara virtual melalui Zoom di Jakarta, Kamis (11/11/2021).
Untuk setiap BUMDes Bersama, lanjut dia, akan melibatkan sekitar lima hingga sepuluh desa di sekitarnya.
Baca juga: Dorong Pertumbuhan Pertashop, Erick Thohir Beri Apresiasi untuk UMKM dan BUMDes
Tak hanya itu, program tersebut juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala desa (kades), Kementerian Pertanian (Kementan), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setiap kabupaten, Dinas Pertanian, hingga perusahaan sebagai pihak ketiga.
“Prinsip dari peternakan terpadu salah satunya adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam naungan manajemen BUMDes. Untuk itu, BUMDes Bersama ini rata-rata terdiri atas 10 desa,” ujar Gus Halim.
Dengan pemilihan desa tersebut, lanjut dia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) akan melakukan pendampingan yang diwakili dari pihak ketiga sekaligus penyertaan modal dan offtaker, salah satunya yaitu PT Berdikari.
Gus Halim berharap, peternakan terpadu yang dikelola secara terintegrasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan dan berbagai produk yang dihasilkan seperti daging, pupuk, biogas, dan sayur hidroponik.
Baca juga: 3 Sayuran Hidroponik yang Bisa Cepat Dipanen, Apa Saja?
“Ada alasan kenapa uji coba ini dilakukan di lima sampai sepuluh desa, supaya pasarnya jelas. Misalnya sayur-mayur hidroponik pangsa pasarnya ya semua desa yang jadi bagian dari BUMDes Bersama sehingga saya yakin tidak ada masalah,” ujarnya.
Terkait tahap eksekusi pilot project, Gus Halim mengatakan, tujuh BUMDes Bersama telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendesa PDTT dan pihak ketiga.
Pelatihan itu sendiri melibatkan hingga 72 desa dengan luas lahan usaha 140.000 meter persegi (m2) atau 14 hektar (ha).
Masing-masing BUMDes Bersama mengorganisasikan 43 peternak untuk mengelola 20 ekor sapi yang dipadukan dengan budi daya 100 domba, 400 ekor ayam, dan budi daya 10.000 ikan air tawar.
Baca juga: Ikan Air Tawar di Nagan Raya Aceh Mendadak Mati, Diduga Keracunan
Tak hanya peternakan, tetapi juga penanaman hortikultura organik di lahan 1.500 m2, budi daya pakan ternak di lahan 16.200 m2, instalasi pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan biourine, serta energi terbarukan biogas.
Dalam pilot project tersebut, Gus Halim mengatakan, pihaknya akan menyalurkan modal awal senilai Rp 500 juta per BUMDes Bersama.
Sementara itu, tiap desa berpartisipasi Rp 50 juta dari dana desa. Secara kumulatif, modal awal tiap BUMDes Bersama setidaknya Rp 1 miliar.