Kurangi Impor Daging, Gus Halim Siapkan 7 Pilot Project Peternakan Terpadu

KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tujuh pilot project desa peternakan terpadu berkelanjutan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama.

Tujuan program tersebut adalah untuk mengurangi impor daging, meningkatkan gizi masyarakat desa, mengatasi stunting, dan mengentaskan kemiskinan ekstrim.

“Ketujuh BUMDes Bersama itu terletak di tujuh kabupaten, yaitu Bandung, Cirebon, Kebumen, Nganjuk, Jombang, Lumajang, dan Kudus,” ujar pria yang akrab disapa Gus Halim pada konferensi pers secara virtual melalui Zoom di Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Untuk setiap BUMDes Bersama, lanjut dia, akan melibatkan sekitar lima hingga sepuluh desa di sekitarnya.

Tak hanya itu, program tersebut juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari kepala desa (kades), Kementerian Pertanian (Kementan), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) setiap kabupaten, Dinas Pertanian, hingga perusahaan sebagai pihak ketiga.

“Prinsip dari peternakan terpadu salah satunya adalah kekeluargaan dan kegotongroyongan dalam naungan manajemen BUMDes. Untuk itu, BUMDes Bersama ini rata-rata terdiri atas 10 desa,” ujar Gus Halim.

Dengan pemilihan desa tersebut, lanjut dia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) akan melakukan pendampingan yang diwakili dari pihak ketiga sekaligus penyertaan modal dan offtaker, salah satunya yaitu PT Berdikari.

Gus Halim berharap, peternakan terpadu yang dikelola secara terintegrasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan dan berbagai produk yang dihasilkan seperti daging, pupuk, biogas, dan sayur hidroponik.

“Ada alasan kenapa uji coba ini dilakukan di lima sampai sepuluh desa, supaya pasarnya jelas. Misalnya sayur-mayur hidroponik pangsa pasarnya ya semua desa yang jadi bagian dari BUMDes Bersama sehingga saya yakin tidak ada masalah,” ujarnya.

Terkait tahap eksekusi pilot project, Gus Halim mengatakan, tujuh BUMDes Bersama telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Kemendesa PDTT dan pihak ketiga.

Pelatihan itu sendiri melibatkan hingga 72 desa dengan luas lahan usaha 140.000 meter persegi (m2) atau 14 hektar (ha).

Masing-masing BUMDes Bersama mengorganisasikan 43 peternak untuk mengelola 20 ekor sapi yang dipadukan dengan budi daya 100 domba, 400 ekor ayam, dan budi daya 10.000 ikan air tawar.

Tak hanya peternakan, tetapi juga penanaman hortikultura organik di lahan 1.500 m2, budi daya pakan ternak di lahan 16.200 m2, instalasi pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan biourine, serta energi terbarukan biogas.

Dalam pilot project tersebut, Gus Halim mengatakan, pihaknya akan menyalurkan modal awal senilai Rp 500 juta per BUMDes Bersama.

Sementara itu, tiap desa berpartisipasi Rp 50 juta dari dana desa. Secara kumulatif, modal awal tiap BUMDes Bersama setidaknya Rp 1 miliar.

“Anggarannya dari dana desa, ada juga partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal ini bisa jadi mitra atau penyertaan modal atau penyediaan lahan produksi dan seterusnya,” ujar Gus Halim.

Selain masyarakat, lanjut dia, terdapat anggaran lainnya dari pemanfaatan hasil peternakan, kemitraan, corporate social responsibility (CSR), atau pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan Kemendesa PDTT sebagai pemberi dukungan anggaran.

Lebih lanjut, Gus Halim mengatakan bahwa pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa.

Artinya, pengembangan BUMDes dan BUMDes Bersama pun tidak boleh mematikan usaha warga desa setempat.

“Saya terus gaungkan, bahwa jangan sekali-kali BUMDes dan BUMDes Bersama mengambil unit usaha yang berdampak pada menurunnya usaha yang dilakukan masyarakat,” kata Gus Halim.

Transformasi eks PNPM MPd menjadi BUMDesma

Dalam kesempatan itu, Gus Halim menyampaikan bahwa eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (MPd) harus bertransformasi menjadi BUMDes Bersama.

“Karena itu aset milik warga masyarakat dan yang berhak mewakili adalah desa dalam satu kecamatan,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Gus Halim, keberadaan BUMDes Bersama dapat menjadi satu-satunya badan hukum yang layak menggantikan eks PNPM Mandiri MPd.

Adapun pembentukan eks PNPM Mandiri MPd menjadi BUMDes Bersama merupakan tindak lanjut dari Pasal 73 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021.

Dalam pasal tersebut terdapat perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan.

“BUMDes Bersama punya keuntungan bisa berkontribusi pada APBDes. Maka dari itu kalau ada hasil dari badan ini akan dimasukkan pada pendapatan lain yang sah karena BUMDes Bersama bukan aset desa,” ujar Gus Halim.

Untuk diketahui, saat ini terdapat 5.300 UPK eks PNPM di seluruh Indonesia dengan total dana Rp 12,7 triliun dan aset senilai Rp 594 miliar.

Awalnya dana tersebut akan dimanfaatkan untuk membantu masyarakat miskin. Namun, UPK eks PNPM belum memiliki payung hukum yang jelas.

“Dengan adanya payung hukum yang jelas, maka dapat menyelamatkan dana bergulir Rp 12,7 triliun yang selama ini terkatung-katung tidak jelas wadah dan rumahnya,” ujar Gus Halim.

Mengangkat kembali desa wisata

Selain BUMDes Bersama, Gus Halim juga aktif mendorong kebangkitan desa wisata di seluruh Indonesia.

“Hari ini desa wisata mulai bangkit dan menggeliat kembali di samping imbauan untuk tetap taat pada protokol kesehatan (prokes) secara ketat,” ujarnya.

Dalam upaya mencepat sosialisasi dan pemasaran di desa wisata, Gus Halim menyatakan, pihaknya sedang menyusun aplikasi mobile desa wisata Indonesia.

Desa wisata itu termasuk seluruh tempat rekreasi milik BUMDes atau BUMDes Bersama, serta yang saat ini dikelola pihak ketiga. Mereka bisa memasukkan jenis-jenis wisata, harga, dan durasi kerja di aplikasi tersebut.

“Jadi kalau masyarakat mau refreshing ke desa terdekat bisa cari di aplikasi mobile desa versi Android maupun iOS. Aplikasi ini akan hadir di minggu keempat November dan bisa diunduh lewat Playstore atau Apple Store,” ucap Gus Halim.

Bahkan, lanjut dia, kelengkapan wisata seperti tempat parkir, penginapan, warung dan rumah makan dapat dicari lewat aplikasi tersebut. Ini termasuk pemesanan dan tiket elektronik apabila tempat wisata sudah menyediakan.

Sebagai pihak kurasi dan endorser, Kemendesa PDTT memberi tidak menarik biaya sepeserpun alias gratis agar desa wisata bisa berkembang cepat.

“Meski demikian, paling penting dalam percepatan promosi adalah foto-foto menarik sehingga memunculkan daya tarik pengunjung,” imbuh Gus Halim.

Oleh karenanya, sebut dia, pihaknya mengajak pelaku desa wisata untuk mengikuti lomba promosi desa wisata yang diinisiasi Kemendesa PDTT.

Lomba promosi desa wisata dapat diwujudkan dalam bentuk foto, narasi seperti sejarah atau legenda, menampilkan ikon yang menonjol seperti kuliner hingga tempat ritual daerah tersebut.

“Kami sangat mendukung peningkatan desa wisata melalui lomba promosi dengan hadiah Rp 1 miliar,” turut Gus Halim.

Tak hanya uang tunai, imbuh dia, seluruh peserta juga akan mendapat rekomendasi atau pendampingan dari pakar promosi wisata agar berkembang lebih baik.

Apabila tertarik mengikuti lomba promosi tersebut, Gus Halim meminta agar pelaku desa wisata mendaftarkan diri lewat model zonasi melalui Tim Sapa Desa.

Untuk urutan agenda lomba tersebut, pendaftaran keikutsertaan Zoom Meeting dilakukan pada Senin (22/11/2021) hingga Selasa (30 /11/2021).

Selanjutnya pada Rabu ( 1/12/2021) akan diadakan penjelasan teknis lomba promosi desa wisata.

Dilanjutkan pada Kamis (2/12/2021) sampai Senin (10/1/2022) untuk durasi lomba promosi desa wisata. Pada waktu ini juga akan dilakukan penilaian lomba promosi wisata.

Kemudian, pada Sabtu (15/1/2022) akan diumumkan nominasi pemenang masing-masing kategori wisata dengan melibatkan para pihak berkompeten.

Terakhir pada Minggu (15/1/2022) akan diumumkan pemenang lomba promosi desa wisata.

“Di samping lomba ini, kami juga akan memperbaharui aplikasi agar semakin menarik sehingga orang nyaman saat mencari desa wisata antar desa sampai tingkat provinsi,” ujar Gus Halim.