Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Pemerintah Berkomitmen Jadikan Indonesia Pemain Kunci Ekonomi dan Keuangan Syariah

Kompas.com - 09/11/2021, 13:18 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah harus dioptimalkan sebagai mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional.

Terlebih pandemi Covid-19 telah menghantam ekonomi dunia. Sehingga untuk memulihkannya, ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu yang bisa dioptimalkan.

"Terlebih setelah pandemi Covid-19 menghantam ekonomi dunia, kita makin menyadari bahwa sektor ekonomi syariah harus dioptimalkan sebagai mesin pertumbuhan baru yang mendukung perekonomian nasional," ujar Ma'ruf di acara The 2021 Sebelas Maret International Conference On Islamic Economics, Selasa (9/11/2021).

Ma'ruf mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah merupakan potensi besar bagi perekonomian nasional.

Pasalnya, Indonesia dinilainya memiliki kekuatan besar untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

Hal itu bukan hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen.

Baca juga: Wapres Minta Andika Perkasa Jaga Kondusivitas Keamanan di Papua

"Mengutip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut potensi Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syariah bagaikan raksasa tidur yang sudah saatnya untuk dibangunkan," ujar Ma'ruf.

Menurut dia, hal tersebut sangat penting untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju tahun 2045.

Selain itu, Ma'ruf menilai peluang di tingkat global juga mendukung untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Terlebih, pasar muslim di seluruh dunia mencakup lebih dari 2 miliar populasi. Hal itu juga diprediksi akan terus bertumbuh.

Bahkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 memperkirakan belanja muslim di dunia pada sektor ekonomi syariah mencapai 2,02 triliun dollar AS pada 2019.

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan 3,2 persen dari tahun 2018, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, pada tahun 2024, belanja muslim di dunia juga diperkirakan akan mencapai 2,4 triliun USD.

Baca juga: Wapres Maruf: Peparnas XVI Papua adalah Pembuktian Semangat Kesetaraan

"Menyadari potensi yang dimiliki, didukung data-data terkait peluang, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci di bidang ekonomi dan keuangan syariah dunia, bukan hanya sebagai konsumen melainkan juga sebagai produsen," kata dia.

Komitmen tersebut pun, kata dia, direalisakan melalui berbagai hal seperti membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), hingga penggabungan 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ma'ruf mengatakan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia difokuskan pada empat bidang.

Keempat bidang itu adalah pengembangan industri produk halal, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan kegiatan usaha syariah atau bisnis syariah.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun menilai perlunya peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

"Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran, inovasi, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan mendorong literasi dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com