Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Harap Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Berkontribusi Jawab Masalah Akibat Covid-19

Kompas.com - 03/11/2021, 17:32 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap lembaga pendidikan Islam di Indonesia dapat berkontribusi menjawab berbagai masalah akibat Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara International Dirasat Islamiyah Conference ke-7 yang dilaksanakan Fakultas Dirasat Islamiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, bekerja sama dengan Organisasi Internasional Alumni Al Azhar, Rabu (3/11/20210.

"Saya berharap agar lembaga pendidikan Islam, seperti UIN dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) lainnya dapat menjawab berbagai masalah dampak Covid-19 dalam perspektif keagamaan yang belum terjawab," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf mengatakan, berbagai masalah tersebut tidak hanya yang menyangkut bidang kesehatan, tetapi juga sosial, ekonomi, dan lainnya.

Pasalnya, kata dia, pandemi Covid-19 juga telah mendorong para ulama untuk berijtihad dan mengeluarkan fatwa atau menyajikan pemikiran Islam.

Hal tersebut dikarenakan pandemi Covid-19 telah menyebabkan situasi darurat dan mengubah berbagai aspek kehidupan baik di bidang kesehatan, sosial, ekonomi, maupun pendidikan.

Baca juga: Pimpin Rapat dengan Forkopimda di Kaltim, Wapres Ingatkan soal Pungli

Tidak terkecuali dalam cara beribadah umat yang juga harus berubah.

"Dalam kaidah fikhiyah situasi yang masaqoh dibolehkan adanya kemudahan sesuai dengan kaidah: al-masyaqqatu tajlibut taisir dengan menggunakan rukhshah atau dispensasi atau keringanan," kata dia.

Konsep rukhsah, kata dia, ada yang sifatnya pilihan antara hukum asal dan keringanan, ada pula yang disunahkan agar lebih memilih yang rukhsah daripada yang normal.

Bahkan terdapat pula yang sifatnya diharuskan seperti memakan bangkai ketika tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan hidup.

Selama pandemi Covid-19 ini, Ma'ruf juga mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan lainnya yang telah mengeluarkan sejumlah fatwa tentang adaptasi peribadatan dengan pandemi Covid-19.

Antara lain fatwa tentang pedoman cara shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai alat pelindung diri (APD) saat merawat dan menangani Covid-19; pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi Covid-19.

Kemudian pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, panduan shalat Idul Fitri, shalat Jumat, shalat jama’ah dan shalat Idul Adha, serta penyembelihan kurban untuk mencegah penularan Covid-19.

Baca juga: Wapres Tekankan soal Pemberdayaan Masyarakat untuk Kurangi Kemiskinan

Lebih lanjut, Ma'ruf juga berharap agar UIN dapat menjadi kiblat baru kajian Islam di tingkat dunia selain Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir.

"Saya berharap UIN sebagai lembaga pendidikan Islam terkemuka dapat menjadi kiblat baru kajian Islam di tingkat dunia di samping Universitas Al-Azhar Kairo," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com