Salin Artikel

Wapres: Pemerintah Berkomitmen Jadikan Indonesia Pemain Kunci Ekonomi dan Keuangan Syariah

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah harus dioptimalkan sebagai mesin pertumbuhan baru ekonomi nasional.

Terlebih pandemi Covid-19 telah menghantam ekonomi dunia. Sehingga untuk memulihkannya, ekonomi dan keuangan syariah menjadi salah satu yang bisa dioptimalkan.

"Terlebih setelah pandemi Covid-19 menghantam ekonomi dunia, kita makin menyadari bahwa sektor ekonomi syariah harus dioptimalkan sebagai mesin pertumbuhan baru yang mendukung perekonomian nasional," ujar Ma'ruf di acara The 2021 Sebelas Maret International Conference On Islamic Economics, Selasa (9/11/2021).

Ma'ruf mengatakan, ekonomi dan keuangan syariah merupakan potensi besar bagi perekonomian nasional.

Pasalnya, Indonesia dinilainya memiliki kekuatan besar untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia.

Hal itu bukan hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen.

"Mengutip Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut potensi Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan syariah bagaikan raksasa tidur yang sudah saatnya untuk dibangunkan," ujar Ma'ruf.

Menurut dia, hal tersebut sangat penting untuk berkontribusi dalam upaya mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju tahun 2045.

Selain itu, Ma'ruf menilai peluang di tingkat global juga mendukung untuk membangkitkan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Terlebih, pasar muslim di seluruh dunia mencakup lebih dari 2 miliar populasi. Hal itu juga diprediksi akan terus bertumbuh.

Bahkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 memperkirakan belanja muslim di dunia pada sektor ekonomi syariah mencapai 2,02 triliun dollar AS pada 2019.

Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan 3,2 persen dari tahun 2018, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Selain itu, pada tahun 2024, belanja muslim di dunia juga diperkirakan akan mencapai 2,4 triliun USD.

"Menyadari potensi yang dimiliki, didukung data-data terkait peluang, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain kunci di bidang ekonomi dan keuangan syariah dunia, bukan hanya sebagai konsumen melainkan juga sebagai produsen," kata dia.

Komitmen tersebut pun, kata dia, direalisakan melalui berbagai hal seperti membentuk Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), hingga penggabungan 3 bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Ma'ruf mengatakan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia difokuskan pada empat bidang.

Keempat bidang itu adalah pengembangan industri produk halal, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan dana sosial syariah, dan pengembangan kegiatan usaha syariah atau bisnis syariah.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun menilai perlunya peran perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, khususnya perbankan syariah.

"Perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam bentuk pemikiran, inovasi, penyiapan sumber daya manusia (SDM) dan mendorong literasi dalam memajukan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/09/13183421/wapres-pemerintah-berkomitmen-jadikan-indonesia-pemain-kunci-ekonomi-dan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

RKUHP Belum Disahkan Juli, Masih Butuh Pendapat Fraksi di DPR

Nasional
Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Cak Imin Dilaporkan ke MKD DPR, Salah Satunya Terkait Tindak Lanjut Vaksin Covid-19 yang Kedaluwarsa

Nasional
Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Ini Penjelasan Frasa “Menyerang Harkat dan Martabat Diri” Presiden dan Wakil Presiden dalam RKUHP

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.