Kompas.com - 01/11/2021, 17:10 WIB
Ilustrasi pemilu. ShutterstockIlustrasi pemilu.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan beberapa rekomendasi apabila pemilihan umum (Pemilu) 2024 dilaksanakan masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Hairansyah mengatakan pihaknya menyarankan pemerintah segera mengambil kebijakan terpusat yang lebih kuat dalam penanganan pandemi.

"Terkait dengan tanggung jawab negara dalam aspek kesehatan publik dan penerapan sanksi yang tegas dalam penegakannya," kata Hairansyah dalam diskusi daring, Senin (1/11/2021).

Hairansyah melanjutkan, Komnas HAM juga mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untuk membuat regulasi di bidang kepemiluan yang lebih adaptif terhadap situasi pandemi Covid-19 ataupun gangguan bencana nonalam lainnya.

Serta mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat Kepolisian RI dan Jaksa Agung untuk melakukan evaluasi terkait dengan regulasi peraturan bersama.

Baca juga: Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Hal itu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penindakan koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum salah satunya kasus kepemiluan.

"Baik dalam hal pidana pemilu maupun protokol kesehatan guna menghindari terjadinya nya disparitas pelaksanaan penegakan hukum di lapangan," ujar dia.

Selain itu, Komnas HAM juga mendorong agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara aktif untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintah DPR serta stakeholder terkait lain untuk menerbitkan regulasi Pilkada lebih adaptif dengan pandemi Covid-19 dan gangguan bencana nonalam lainnya.

Sehingga implementasi hak pilih dan memilih dapat terpenuhi dengan baik begitu juga dengan hak atas kesehatan publik.

"Pemerintah tetap menjamin hak kesehatan publik baik sebagai pemilih, petugas, dan masyarakat umum ataupun kebutuhan lainnya yang terkena atau terdampak dari pandemi Covid-19 klaster Pilkada 2020 walaupun tahapan Pilkada telah berakhir," ungkapnya.

Baca juga: Said Iqbal: Partai Buruh Penuhi 2 Syarat Ikut Verifikasi Parpol Peserta Pemilu

Hairanysah juga menambahkan agar pemerintah memastikan adanya jaminan perlindungan kesehatan dan memberikan perhatian kepada para petugas terutama Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Migrant Care: Pekerja Sawit Tak Pernah Terima Gaji, Kerja 10 Jam Sehari lalu Masuk Kerangkeng Bupati Langkat

Nasional
PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

PCNU Banyuwangi dan Sidoarjo Dipanggil, Ketua PBNU: Kami Cuma Minta Klarifikasi

Nasional
Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Jokowi Bakal Tandatangani Kesepakatan Ruang Kendali Udara Natuna dengan PM Singapura

Nasional
Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Edy Mulyadi Minta Maaf dan Klarifikasi Pernyataanya yang Menyinggung Warga Kalimantan

Nasional
Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Dewan Pakar PKS Dilantik, Ini Susunan Lengkapnya

Nasional
Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Antisipasi Omicron di Desa, Gus Halim Minta Relawan dan Elemen Desa Berkoordinasi

Nasional
Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Besok Jokowi Bertemu PM Singapura untuk Pimpin Pertemuan Bilateral hingga Teken Nota Kesepahaman

Nasional
Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Daftar Lengkap 52 Kantor Imigrasi yang Layani Penerbitan Paspor Elektronik

Nasional
UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

UPDATE: 258.792 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate 1,67 Persen

Nasional
Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Jokowi Serahkan Bantuan untuk Mak Unah, Lansia yang Tinggal di Dekat Kandang Ayam

Nasional
Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Jangan Ada Lagi Nakes Meninggal Dunia, PDGI: Waspadai Covid Gelombang Ketiga

Nasional
UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

UPDATE 24 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 59,85 Persen

Nasional
Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Ditanya Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, Kakak Terbit Rencana Perangin Angin Bungkam

Nasional
UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

UPDATE 24 Januari: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.124.211

Nasional
UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 20.867 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.