Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ini Bukan Tahun yang Mudah untuk ASEAN

Kompas.com - 26/10/2021, 15:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia ingin ASEAN benar-benar dapat menjadi lokomotif stabilitas dan kesejahteraan kawasan.

Pernyataan ini disampaikan Jokowi ketika menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (26/10/2021).

Dalam pandangannya, tahun ini bukan tahun yang mudah bagi ASEAN.

“Kita hidup dalam situasi yang sangat dinamis, di mana rivalitas antara kekuatan besar menjadi makin mengemuka,” ujar Jokowi dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi Ajak Negara ASEAN Perangi Diskriminasi dan Politisasi Vaksin Covid-19

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar ASEAN tidak hanyut dengan jargon-jargon yang membuat terlena.

“Kita harus bekerja keras untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN. Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN," kata dia.

Ia mengataan, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam mengembangkan visi ASEAN pasca-2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan ASEAN.

Indonesia berharap, pada akhir 2022 dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapannya tahun 2023.

“Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudnyatakan visi baru pasca-2025. Indonesia telah menyampaikan concept paper bagi pembahasan mengenai penguatan ASEAN. Saya sangat menghargai dukungan para pemimpian ASEAN terhadap inisiatif Indonesia ini,” kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Hal lain yang disampaikannya yakni ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar.

Jokowi menegaskan, rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera.

Kepala Negara mengingatkan kembali saat ada pertemuan Leaders’ Meeting di Jakarta pada 24 April lalu, dia melihat optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.

Ini adalah komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya.

“Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” ujar Jokowi.

Dia menuturkan, keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi negara itu untuk menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com