Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Kompas.com - 18/10/2021, 14:39 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi bersama Menteri Malaysia Saifuddin Abdullah sepakat bahwa tidak ada perkembangan siginifikan dari implementasi 5 poin Konsensus ASEAN terkait konflik di Myanmar.

Retno menyampaikan hal ini dalam konferensi pers virtual setelah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Malaysia, Senin (18/10/2021).

“Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respons yang baik dari militer Myanmar,” kata Retno dalam paparannya.

Baca juga: Junta Myanmar Akan Bebaskan Lebih dari 5.000 Orang yang Dipenjara akibat Demo Kudeta

Retno menyebut, pada Jumat (15/10/2021), ASEAN telah melakukan pertemuan emergency dengan para Menlu ASEAN untuk membahas implementasi 5 Points of Consensus.

Dari pertemuan itu, menurutnya, diputuskan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN mendatang hanya akan mengundang perwakilan Myanmar dari level non-politis.

Hal ini diambil dengan pertimbangan menghormati prinsip noninterference dan pentingnya menghormati prinsip-prinsip lain di Piagam ASEAN, di antaranya prinsip demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional.

Keputusan itu juga diambil untuk memberikan ruang bagi Myanmar untuk mengembalikan demokrasi melalui proses politik yang inklusif.

“Keputusan ini saya kira merupakan keputusan yang tepat. Keputusan ini tidak menghentikan komitmen ASEAN untuk menawarkan bantuan termasuk bantuan kemanusiaan,” imbuh dia.

Retno menegaskan, rakyat Myanmar memiliki hak dan pantas mengeyam perdamaian dan kesejahteraan.

Ia menyampaikan, Indonesia akan terus memprioritaskan keselamatan kesejahteraan rakyat Myanmar.

Baca juga: Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Terkait isu Rohingya, Indonesia dan Malaysia memiliki keprihatinan yang sama tentang masa depan pengungsi Rohingya.

Menurut dia, situasi politik saat ini mempersulit upaya untuk mendorong kepulangan pengungsi secara sukarela, aman, dan bermartabat untuk kembali ke Myanmar.

“Indonesia terus mendorong agar ASEAN melanjutkan upayanya untuk membantu persiapan repatriasi ke Rakhine State yang memang merupakan rumah mereka,” tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com