Pernyataan ini disampaikan Jokowi ketika menghadiri KTT ASEAN ke-39 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (26/10/2021).
Dalam pandangannya, tahun ini bukan tahun yang mudah bagi ASEAN.
“Kita hidup dalam situasi yang sangat dinamis, di mana rivalitas antara kekuatan besar menjadi makin mengemuka,” ujar Jokowi dilansir dari siaran pers Sekretariat Presiden.
Oleh karena itu, Jokowi meminta agar ASEAN tidak hanyut dengan jargon-jargon yang membuat terlena.
“Kita harus bekerja keras untuk memperkuat kesatuan dan sentralitas ASEAN. Kita harus segera memperkuat kapasitas dan efektivitas kelembagaan ASEAN," kata dia.
Ia mengataan, Gugus Tugas Tingkat Tinggi yang akan mulai bekerja tahun depan dalam mengembangkan visi ASEAN pasca-2025 juga perlu membahas rekomendasi penguatan ASEAN.
Indonesia berharap, pada akhir 2022 dapat menerima rekomendasi tersebut serta mengambil keputusan untuk penerapannya tahun 2023.
“Dengan demikian, ASEAN akan siap dan segera lepas landas untuk mewujudnyatakan visi baru pasca-2025. Indonesia telah menyampaikan concept paper bagi pembahasan mengenai penguatan ASEAN. Saya sangat menghargai dukungan para pemimpian ASEAN terhadap inisiatif Indonesia ini,” kata Jokowi.
Hal lain yang disampaikannya yakni ASEAN sangat berharap demokrasi melalui proses yang inklusif dapat segera dipulihkan di Myanmar.
Jokowi menegaskan, rakyat Myanmar memiliki hak untuk hidup dalam damai dan sejahtera.
Kepala Negara mengingatkan kembali saat ada pertemuan Leaders’ Meeting di Jakarta pada 24 April lalu, dia melihat optimisme bahwa sebagai satu keluarga, ASEAN akan dapat membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya.
Ini adalah komitmen keluarga untuk membantu anggota keluarganya.
“Sayangnya, uluran tangan keluarga ini tidak disambut baik oleh militer Myanmar. Akses yang diminta oleh Utusan Khusus ASEAN sampai saat-saat akhir KTT masih belum diberikan oleh militer Myanmar,” ujar Jokowi.
Dia menuturkan, keputusan ASEAN untuk mengundang Myanmar pada tingkat nonpolitik dan memberikan kesempatan bagi negara itu untuk menyelesaikan isu dalam negerinya terlebih dahulu merupakan keputusan yang berat tapi memang harus dilakukan.
“Di satu pihak kita tetap menjaga penghormatan terhadap prinsip non-interference, namun di pihak lain, kita juga berkewajiban menjunjung tinggi prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti demokrasi, good governance, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pemerintah yang konstitusional,” jelas Jokowi.
Keputusan ini juga memberikan ruang bagi ASEAN untuk tetap menjalankan kemajuan-kemajuan sebagaimana janji kepada rakyat ASEAN.
Namun, uluran tangan tetap harus ditawarkan kepada Myanmar, termasuk pemberian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar
Isu terakhir yang disampaikan Jokowi adalah implementasi ASEAN Outlook on The Indo-Pasifik (AOIP).
“AOIP memiliki prinsip-prinsip yang sangat jelas. Sudah saatnya kita semua memberikan perhatian bagi kerja sama konkrit pelaksanaan AOIP,” kata Presiden.
Oleh karena itu, pada 2023 Indonesia akan mengadakan forum kerja sama infrastruktur Indo-Pasifik.
Forum ini akan diselenggarakan saat Indonesia memegang amanah sebagai Ketua ASEAN.
“Saya mengharapkan kita terus memperkuat kerja sama dalam kerangka AOIP,” kata Jokowi.
https://nasional.kompas.com/read/2021/10/26/15495981/jokowi-ini-bukan-tahun-yang-mudah-untuk-asean