Kompas.com - 26/10/2021, 11:04 WIB
Mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap penanganan perkara yang diusut KPK dengan terdakwa, mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/10/2021). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww. ANTARAFOTO/Akbar Nugroho GumayMantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyampaikan keterangan dalam sidang lanjutan kasus dugaan suap penanganan perkara yang diusut KPK dengan terdakwa, mantan penyidik KPK AKP Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (25/10/2021). Sidang itu beragenda mendengarkan keterangan saksi-saksi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa bantahan mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (25/10/2021) tak berpengaruh terhadap surat dakwaan jaksa KPK.

Adapun, dalam sidang itu Azis menjadi saksi pada sidang lanjutan dugaan suap pengurusan perkara di KPK dengan terdakwa eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

“Kami memastikan bahwa sedari awal KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan telah didasari oleh bukti permulaan yang kuat atas dugaan perbuatan terdakwa Stepanus Robin P dan kawan-kawan dan itu tentu bukan hanya dari alat bukti keterangan saksi M Azis Syamsudin saja," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Selasa (26/10/2021).

"Kami menilai, bantahan-bantahan saksi M Azis Syamsudin di depan majelis hakim tidak berpengaruh pada pembuktian surat dakwaan jaksa KPK," ucap dia.

Baca juga: Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Menurut Ali, pernyataan seorang saksi dalam sebuah persidangan untuk mengakui ataupun membantah suatu perbuatan yang disangkakan kepada suatu pihak adalah hak dari saksi yang harus dihargai.

Tim jaksa KPK, kata dia, akan menuangkan dan merumuskan seluruh fakta-fakta hasil sidang dari awal sampai akhir ke dalam analisa yuridis surat tuntutannya.

"Dari seluruh rangkaian proses persidangan tersebut, kami sangat yakin majelis hakim nantinya akan memutus bersalah terhadap terdakwa SRP (Stepanus Robin Pattuju) dkk," ucap Ali.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk terus turut mengawasi proses persidangan yang terbuka untuk umum ini," ujar dia.

Baca juga: Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Dalam persidangan, majelis hakim merespons sejumlah kesaksian yang diberikan Azis Syamsuddin dalam persidangan tersebut.

Menurut hakim anggota Jaini Bashir kesaksian Azis berbeda dengan kesaksian beberapa saksi yang didatangkan sebelumnya.

"Dari tiga saksi yang telah kami periksa, saudara bantah semua. Jadi kami ingin bertanya, siapa yang benar? Ini kan ada yang memberi keterangan palsu," ucap hakim Jaini dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (25/10/2021).

Baca juga: Azis Mengaku Cari Tahu Latar Belakang Robin Patuju lewat LO di KPK

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedicine

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedicine

Nasional
Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Nasional
KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

Nasional
Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Saat Wakil Rakyat Ramai-ramai Kutuk Aksi Bupati Langkat Soal Kerangkeng hingga Perbudakan

Nasional
KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

KPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp 114 Triliun Selama 2021

Nasional
Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Kronologi Dugaan Suap Rekayasa Pajak yang Dilakukan 2 Mantan Pejabat Ditjen Pajak

Nasional
Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Kejagung Pastikan Pengusutan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Berproses, Beberapa Saksi TNI Diperiksa

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Periksa 4 Saksi Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Gugatan Praperadilan Direktur PT Loco Montrado terhadap KPK Dikabulkan

Nasional
Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Jalan Panjang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura: Mulai Dibahas 1998, Diteken di Era Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.