Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Kualitas Pelayanan

Kompas.com - 19/10/2021, 11:25 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) meningkatkan kualitas pelayanannya.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk memberi perlindungan sosial bagi seluruh penduduk di Tanah Air.

"Saya mohon kita terus bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan semesta," ujar Muhadjir di acara Peluncuran Buku Statistik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2015-2019, yang diselenggarakan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) secara daring, dikutip dari siaran pers, Selasa (19/10/2021).

Baca juga: Dewas: Kepesertaan BPJS Kesehatan Aktif Menurun akibat Terdampak Pandemi Covid-19

Menurut Muhadjir, pelayanan terbaik itu bisa dilakukan melalui pemanfaatan digitalisasi teknologi informasi.

Khususnya, dalam pengelolaan data perlindungan sosial yang digunakan BPJS Kesehatan.

Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah memfokuskan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas untuk memajukan Indonesia.

Salah satu prioritas dalam melakukan pembangunan SDM tersebut adalah melalui perlindungan sosial bagi seluruh penduduk, yang di antaranya melalui program JKN.

"Pembangunan kesehatan ini adalah bagian tak terpisahkan dari upaya kita untuk melakukan pembangunan sumber daya manusia atau human investment," kata dia.

Baca juga: Kemendagri, BPJS Kesehatan, dan Kemenkes Integrasikan Data untuk Vaksinasi Covid-19

Sesuai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pada tahun 2024 minimal 98 persen penduduk Indonesia harus mendapatkan perlindungan sosial.

Hal ini ditandai dengan cakupan kepesertaan program JKN per 30 September 2021 yang telah mencapai 226.301.696 peserta atau 83,82 persen dari keseluruhan jumlah penduduk.

Muhadjir mengatakan, SDM unggul dan berkualitas merupakan syarat menuju Indonesia maju. Sedangkan, pembangunan infrastruktur menjadi prasyaratnya.

"Biar ada prasyarat tetapi kalau syaratnya tidak ada, maka Indonesia Maju tidak akan tercapai. Pembangunan infrastruktur dengan pembangunan sumber daya manusia ini ibarat dua sisi mata uang logam yang saling melengkapi," kata dia.

Baca juga: Kena PHK? Ini Cara Ajukan Klaim JHT BPJS Ketenagakerjaan secara Online

Lebih lanjut Muhadjir menilai, peluncuran Buku Statistik JKN 2015-2019 sangat penting dan strategis untuk menyinergikan upaya mewujudkan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk.

Terutama untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com